Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Dinas Kesehatan DKI harus menyusun rencana pembangunan helipad di Kepulauan Seribu untuk memudahkan akses menuju sarana kesehatan.
"Kalau kita harus sewa helikopter insidentil saat dibutuhkan, tanpa rencana kerja, nanti jadinya mahal paling Rp400 juta untuk dua bulan. Lebih baik sekarang sudah siap helipad di RS Koja, cuman di Pulau Seribu belum ada, jadi ya mesti dibangun dong," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (23/11/2015).
Menurut Ahok pengadaan helipad ini sangat penting mengingatkan, jika memasuki dua bulan mhsim ombak besar, orang yang sakit dan sudah ada terminal bisa dibawa memakai helikopter ke RS Koja, Jakarta Utara. Sayangnya, rencana itu tidak bisa dianggarkan karena dalam RKPD rencana kerja tidak dicantumkam.
Ketika ditanya oleh Ahok, jawaban Dinas Kesehatan karena dia berpikir uang tidak cukup. Padahal menurut Ahok, tidak boleh dihapuskan anggaran itu karena soal rumah sakit semua harus dicukupi.
Ahok menyatakan, kantor dinas yang dikepalai oleh Koesmedi ini adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kinerjanya bagus dalam menyusun anggaran. Hanya saja Koesmedi dan jajarannya cenderung hemat dan masih takut melakukan eksekusi.
"Mereka selalu berpikir tak cukup uang. Di Pulau Seribu, ada dokter bedah spesialis mau bedah apapun, disana tidak ada ruang operasi. Terus berapa bangun ruang operasi satu? Cuma 5,7 meter. Lebih murah dibandingkan DPRD, dengan satu UPS. Nah makanya kenapa saya ingin sekarang KUA-PPAS bisa secepatnya dikunci," paparnya.
Dinas Kesehatan DKI masih berpikir harus menghemat anggaran 27%, padahal anggaran bisa saja besar selama mengikuti rencana dan fungsi yang sesuai. Oleh sebab itu Ahok menegaskan tidak ada istilah semua dinas harus dipotong 20%.
"Itu bukan berbasis kinerja. Berbasis kinerja itu, harus sesuai visi dan misi. Program kerja apa untuk mencapai misi. Rencana kerja apa. Ketika sudah ada baru bikin RKPD, lalu baru buat KUAPPAS, dan setelah itu baru APBD," jelasnya.
Pasalnya, anggaran terbesar ada di pendidikan karena rehab banyak sekolah. Ahok mengaku anggaran yang cukup besar juga ada di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda karena berencama membangun puluhan tower rumah susun.
