Bisnis.com, JAKARTA— Konstruksi proyek Sodetan Ciliwung yang menghubungkan Kali Ciliwung Jatinegara – Kanal Banjir Timur sepanjang total 1,25 km kini berhenti beroperasi untuk sementara, karena terkendala pembebasan lahan di wilayah Bidara Cina, Jakarta Timur (Jaktim).
Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Wika) Suradi Wongso mengatakan, saat ini proses konstruksi telah mencapai 54%.
“Saat ini proses pengerjaan sudah mencapai titik arriving shaft di Jalan Otista III pada Oktober lalu, namun tidak bisa meneruskan pengerjaan karena lahan di Bidara Cina masih belum bebas,” ujar Suradi kepada Bisnis.com melalui sambungan telepon, Selasa (19/1/2016).
Suradi menjelaskan, seharusnya di wilayah Bidara Cina menjadi lokasi inlet untuk menghubungkan saluran untuk mengaliri air dari Kali Ciliwung. Namun, karena terkendala pembebasan lahan yang belum usai, pembangunan sodetan Ciliwung dihentikan sementara sambil menunggu lahan tersebut terbebaskan.
“Jadi masih ada 600 meter lagi yang seharusnya di kerjakan untuk disambungkan pada inletnya. Namun terkendala lahan itu tadi,” jelas Suradi.
Dengan terhentinya proses pengerjaan Sodetan Ciliwung, luapan Kali Ciliwung pada musim penghujan tahun ini masih belum dapat terbendung, sehingga banjir masih akan melanda Jakakarta hingga selesai masa pengerjaan sodetan tersebut.
Kepala Balai Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Teuku Iskandar mengatakan, konstruksi di jalur selatan telah mencapai 564 meter, dan sisi timur telah selesai 540 meter.
Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi dalam proses konstruksi selama ini adalah banyaknya butiran batu yang terdapat dalam tanah yang menghambat proses pengeluaran lumpur. Karena itu, proses pengeboran pun dilakukan secara manual akibat kemampuan pompa yang hanya dapat mengalirkan lumpur.
“Kondisi tanah juga menjadi kendala lambatnya proses pengerjaan Sodetan Ciliwung,” katanya belum lama ini.
Sementara itu, pembebasan lahan di bagian inlet (Bidara Cina) masih dalam proses pengerjaan oleh Pemprov DKI Jakarta dan ada titik temu terkait sengketa lahan dengan warga sekitar.
Menurutnya, untuk dana pembebasan lahan outlet dan inlet ini, pemerintah pusat telah menganggarkan dana sekitar Rp230 miliar.
Biaya pembebasan lahan yang terkena proyek sodetan Ciliwung— Banjir Kanal Timur (BKT) ada dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Namun, koordinas sosial ke masyarakat menjadi tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
