Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan kawasan Kalijodo di Jakarta Barat yang termasuk jalur hijau mendapat perlawanan keras dari warga yang diwakili tokoh masyarakat Kalijodo Abdul Aziz alias Daeng Aziz.
Peristiwa itu mendapat tanggapan dari pemerintah pusat. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai warga yang protes hanya berharap adanya sosialisasi dan meminta waktu yang cukup untuk mengikuti keinginan Pemda.
Di sisi lain, Pemda harus menjalankan aturan dengan baik. Maka itu, perlu adanya sosialisasi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak.
"Ya tentu masyarakat punya aspirasi tetapi tentu paling penting jalankan hukum dengan baik dan tertib," katanya di Kantor Wakil Presiden, Selasa (16/2/2016).
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah pusat akan membantu Pemda untuk melakukan penertiban kawasan yang termasuk ruang hijau tersebut.
"Negara tak diatur oleh preman. Semua aturan yang ada itu yang kita tegakkan," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutuskan untuk menutup sementara kawasan Kalijodo agar sosialisasi penertiban berjalan lebih maksimal.
Dikatakan, pemerintah provinsi menggandeng Kepolisian, serta TNI untuk mendukung kegiatan sosialisasi di Kalijodo guna mencegah kerusuhan.
Dalam kesempatan berbeda, Daeng Aziz minta pemerintah kaji ulang tentang status ruang hijau di Kalijodo.
Menurut dia, sebelum status lingkungan hijau itu dibuat, warga sudah terlebih dahulu menempati wilayah Kalijodo. Aziz malah membandingkan Kalijodo dengan wilayah lain yang dianggap juga masuk lingkungan hijau.
