Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak semua pemangku kepentingan untuk memberikan solusi dari permasalahan transportasi Tanah Air.
Seperti diketahui, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Dialog Pemangku Kepentingan Angkutan Umum Jakarta di Blok G lantai 22, Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018).
Forum terasebut menjadi ajang pertemuan pemerintah, para operator jasa transportasi, para pakar, dan juga fasilitator.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelaskan Pemerintah Provinsi (pPemprov) DKI Jakarta memilih FGD untuk menyelesaikan permasalahan transportasi di Ibu Kota bersama para pemangku kepentingan sehingga solusi yang didapat juga atas pertimbangan banyak pihak.
“Kami [Pemprov DKI] tidak ingin menempatkan diri sebagai pihak yang paling tahu, justru para operator inilah yang dapat menemukan solusi sesuai keadaan di lapangan, karena pengalaman yang mereka miliki,” kata Anies dalam siaran pers, Jumat (13/4/2018).
Lebih lanjut, dia mengatakan tujuan forum tersebut untuk mengungkap masalah-masalah transportasi di Jakarta agar ke depannya dapat membangun sistem tranportasi terintegrasi baik rute, manajemen, hingga tarif.
Baca Juga
Dia menambahkan FGD ini juga sebagai salah satu bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan segala aspirasi ide-ide kreatif dan permasalahan di lapangan bisa terakomodasi dan terpetakan dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan yang tepat sasaran.
Pemprov DKI mencatat, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta telah menyentuh sebanyak 18 juta unit, terdiri atas sepeda motor 13,3 juta unit, mobil penumpang 3,52 juta unit, bus 338.700 unit, mobil beban 689.500 unit, kendaraan khusus 141,500 unit, Bus TransJakarta 910 unit (sumber: BPS, 2017).
Adapun pertumbuhan kendaraan bermotor rata-rata sebesar 8,1% per tahun.
Pemprov DKI mendorong pengembangan sistem transportasi massal yang murah, efektif, dan efisien melalui BRT/Busway, LRT, MRT/Subway, dan kereta. Sebagai bentuk dukungan terhadap operator angkutan umum dan keberpihakan pemerintah bagi bisnis angkutan umum ke depannya,
Pemprov DKI Jakarta telah melakukan uji coba OK Otrip dengan melakukan integrasi pada tiga sektor utama, yakni integrasi manajemen, integrasi layanan, dan integrasi pembayaran.
