Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat transportasi menilai ketersediaan fasilitas transportasi umum mutlak diselenggarakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mobilitas warga yang semakin meningkat.
Pengamat Transportasi dari Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan untuk mengintegrasikan angkutan umum dirasa sulit diwujudkan, akan tetapi hal ini harus tetap diupayakan oleh pemerintah.
Tujuan dari integrasi ini, yaitu meningkatkan efisiensi sistem transportasi, memberikan kenyamanan pengguna angkutan umum, mengurangi waktu dan biaya perjalanan, serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dengan berkurangnya kemacetan.
Ada pun untuk mendorong pembangunan transportasi yang terintegrasi dan mengurangi kerugian atas persoalan kemacetan, pemerintah dapat menerapkan strategi berupa push (dorong) and pull (tarik).
"Untuk kategori kota metropolitan, kebijakan pull yang bisa diterapkan berupa integrasi angkutan umum multi moda [commuter rail, MRT, LRT, BRT, Non BRT] dengan IT, penyediaan feeder, shuttle buses, car pooling, informasi perjalanan [IT bases], non motorized transport [sepeda, jalan kaki]," kata Djoko dalam keterangan resmi hari ini, Senin (16/4/2018).
Sementara itu, kebijakan push yang diterapkan untuk kategori kota metropolitan berupa pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil-genap, jalur pelarangan sepeda motor, jalan berbayar (ERP), high occupancy vehicle (HOV) priority lanes (3 in 1), pembatasan kepemilikan kendaraan, manajemen parkir, dan area traffic management.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota memang penting dan termasuk dalam strategi push menurut teorinya, namun bila tidak dibarengi dengan berbagai kebijakan lain yang masuk ke dalam pull, proyek tersebut akan menjadi sia-sia.
Dia mencontohkan pembangunan Jalur Lintas Bawah Mampang-Kuningan hanya akan mengurangi kemacetan hingga dua tahun saja jika tidak dibarengi kebijakan lain untuk membatasi jumlah kendaraan. "Bangun infrastruktur itu mahal, tapi tidak serta merta menyelesaikan persoalan macet," ungkapnya.
Selain itu, strategi pull ini bisa diterapkan dengan cara menaikan pajak kendaraan dengan signifikan sehingga masyarakat akan berpikir ulang untuk membeli kendaraan. Kebijakan tersebut terbukti ampuh di beberapa negara maju semisal Singapura. Adapun untuk mendukung sistem pull ini maka tarif parkir dalam kota seperti di pusat perbelanjaan, perkantoran, dan lain-lain harus dinaikan.
"[Kebijakan ini intinya] harus bisa mengalihkan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum," imbuhnya.
