Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Imbas Pandemi Covid-19, Begini Syarat Rumah Jadi Tempat Usaha

Penertiban usaha yang dianggap ilegal dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang merasa terdampak.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 16 November 2020  |  11:30 WIB
Pekerja konfeksi menyelesaikan pesanan tas di Jakarta, Selasa (3/11/2020). - Antara\r\n
Pekerja konfeksi menyelesaikan pesanan tas di Jakarta, Selasa (3/11/2020). - Antara\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur mengimbau masyarakat yang memanfaatkan rumah tinggal sebagai tempat usaha wajib memiliki izin tetangga di lingkungan setempat.

"Minimal dia memperoleh izin tetangga kanan, kiri, depan, dan belakang sebagai dasar memproses izin usaha ke Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Timur," kata Kepala Seksi Operasional Satpol PP Jakarta Timur Badrudin di Jakarta, Senin (16/11/2020).

Setelah memiliki izin dari tetangga, kata Badrudin, prosedur selanjutnya adalah memproses domisili usaha kepada petugas kelurahan serta kecamatan.

"Kalau seluruh ketentuan telah dilakukan, baru Sudin Citata akan mengeluarkan izin usaha sementara yang bisa diperpanjang setahun sekali," katanya.

Badrudin mengatakan hal itu menyikapi upaya masyarakat untuk membuka usaha di tengah pandemi Covid-19.

"Saat ini ada banyak sekali warga yang banting setir jadi pengusaha di saat pandemi seperti sekarang, tapi mereka belum paham tentang aturannya," ujar Badrudin.

Sejak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dihilangkan pada kurun 2015 dan diganti menjadi Sudin Citata, kata Badrudin, Satpol PP tidak memiliki wewenang mengeluarkan izin gangguan lingkungan.

"Saat ini izin gangguan tersebut dipegang oleh Sudin Citata. Kami Satpol PP hanya terlibat pada proses penertiban serta penegakan perda," katanya.

Penertiban usaha yang dianggap ilegal dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang merasa terdampak.

"Kalau tidak ada laporan, biasanya kita imbau dulu," katanya.

Badrudin menambahkan penjatuhan sanksi akan dilihat berdasarkan fakta pelanggaran yang terjadi di lokasi.

"Misalnya, kalau dalam tempat usaha menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan tanpa ditampung di fasilitas pengolahan yang benar, itu adalah pelanggaran," jelasnya.

Selain ketentuan limbah, Badrudin juga mengingatkan pelaku usaha tentang dampak polusi suara dari proses produksi.

"Jangan sampai suaranya menganggu lingkungan.”

Ketentuan terkait aturan itu tercantum pada Pergub Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Pada pasal 1 poin 7 juga menjelaskan bahwa usaha di rumah yang dibolehkan yakni yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dan usaha menengah atau usaha besar.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta peluang usaha pandemi corona

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top