Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jakarta PSBB Ketat, Epidemiolog Minta Pemprov DKI Wajibkan Pekerja Punya Surat Tugas

Kebijakan pengetatan PSBB terlihat belum dilaksanakan dengan baik.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 18 Januari 2021  |  10:46 WIB
Karyawan melakukan aktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin (8/6/2020). Pekan kedua masa pembatasan sosial berskala berskala besar (PSBB) transisi, Pemprov DKI Jakarta mulai memperbolehkan karyawan di perkantoran kembali bekerja dengan kapasitas karyawan hanya dibolehkan sebanyak 50 persen dari jumlah karyawan dalam satu ruangan. ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja
Karyawan melakukan aktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin (8/6/2020). Pekan kedua masa pembatasan sosial berskala berskala besar (PSBB) transisi, Pemprov DKI Jakarta mulai memperbolehkan karyawan di perkantoran kembali bekerja dengan kapasitas karyawan hanya dibolehkan sebanyak 50 persen dari jumlah karyawan dalam satu ruangan. ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat yang diberlakukan DKI Jakarta sejak 11 Januari 2021 lalu dinilai tidak efektif menahan laju pergerakan orang di Ibu Kota.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menyarankan pemerintah memberlakukan surat tugas bagi warga yang mau bekerja. 

"Surat tugas itu untuk membatasi warga yang keluar rumah," kata Tri, Senin (18/1/2021).

Menurut Tri, kebijakan pengetatan PSBB terlihat belum dilaksanakan dengan baik. Pasalnya, mobilitas warga di Ibu Kota, masih tinggi. Padahal, pemerintah telah membatasi kapasitas sektor usaha nonesensial hingga 25 persen kapasitas.

"Kalau kita keluar rumah bisa melihat sendiri jalan-jalan di Jakarta masih padat. Kalau seperti itu apakah yakin 75 persen pekerja bekerja dari rumah," ujarnya.

Pemerintah telah mengambil kebijakan yang berbeda dengan negara lain dalam melakukan pembatasan sosial. Indonesia mengambil pendekatan PSBB, dan tidak berani melakukan karantina wilayah karena pertimbangan ekonomi.

"Indonesia bisa menerapkan PSBB, tapi yang serius jangan seperti sekarang yang tidak dianggap," ujarnya.

Ia menyarankan pemerintah lebih memperketat pengawasan terhadap pergerakan orang. Sebab, kondisi pandemi Covid-19 semakin sulit dikendalikan dan berpotensi meningkatkan angka kematian jika banyak yang tertular.

"Kami menyarankan lebih baik terapkan PSBB yang lebih berat. Kalau sekarang masih sedang, tapi terlihat ringan," ujarnya."Kalau PSBB berat pastikan orang tidak keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat penting."

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Covid-19 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Sumber : Tempo.Co

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top