Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan yang melibatkan Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan pemanggilan itu rencananya dilakukan pekan depan. Dia mengatakan Komisi B belum berencana membentuk tim investigasi terkait hal tersebut.
Namun, DPRD DKI Jakarta hendak menanyakan dulu perihal administrasi di perusahaan milik daerah tersebut.
“Kami baru akan panggil Sarana Jaya untuk meminta informasi saja terkait penyerapan anggaran, rencana ke depan, dan kasus yang melibatkan Dirut Sarana Jaya yang dinonaktifkan,” kata Abdul, Jumat (12/3/2021).
Dirut Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon.
Gubernur Anies Baswedan pun telah menonaktifkan Yoory dan menggantinya dengan Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Baca Juga
Kasus korupsi pengadaan tanah di Pondok Ranggon ini diduga merugikan negara hingga Rp150 miliar. Tiga orang diduga telah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Direktur Utama PT Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan, serta dua direktur PT Adonara, Anja Runtuwene dan Tommy Andrian.
Dalam kasus dugaan korupsi yang disidik KPK ini, Pembangunan Sarana Jaya diduga membeli lahan di Pondok Ranggon dan Munjul seluas 4,2 hektare pada akhir 2019.
Lahan yang akan digunakan untuk proyek rumah DP nol persen itu diduga bermasalah karena berada di zona hijau dan harganya di-mark-up.
