Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan tambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 harian di Ibu Kota meyentuh di angka 75 persen belakangan ini.
“Pertambahan kasus itu dari hari ke hari tidak bertambah 10 persen, 5 persen tapi lompatannya 50 persen sampai 75 persen. Kadang-kadang lompatannya dua kali lipat,” kata Anies saat diwawancara Dewa19 seperti dilihat Bisnis, Rabu (23/6/2021).
Padahal, Anies mengatakan, pihaknya telah melakukan tes pemeriksaan PCR sebanyak 11 kali lebih tinggi dari ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Adapun ketentuan kapasitas testing dari WHO adalah setiap 1 juta penduduk minimal 1.000 orang diperiksa per minggu.
“Kalau Jakarta ada 10 juta penduduk berarti minimal 10.000 orang per Minggu, Jakarta itu sudah melakukan pemeriksaan kepada 110.000 orang, sudah 11 kali lipat,” kata dia.
Dengan demikian, dia menggarisbawahi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyumbang sekitar 50 persen kapasitas testing secara nasional.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta memproyeksikan jumlah kasus aktif di Ibu Kota dapat menyentuh di angka 218.000 hingga akhir Agustus 2021. Proyeksi itu dibarengi dengan variabel temuan varian baru Covid-19 di DKI Jakarta beberapa waktu terakhir.
Baca Juga
“Hal ini terkait dengan adanya prediksi varian baru yang menjadi perhitungan kita. Jadi kami menghitung kasus aktif harian di DKI Jakarta itu sangat luar biasa,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, Senin (21/6/2021).
Widyastuti menerangkan posisi tertinggi kasus aktif tahun lalu mencapai 26.000 pasien dalam kurun waktu satu hari. Malahan, Widyastuti menerangkan, kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta saat ini sudah melampui angka 30.000 kasus per hari.
“Kalau kita lakukan prediksi ini bisa sampai tembus kasus aktif harian itu mencapai lebih dari 70.000. Bahkan, kalau sampai Agustus bisa mencapai 218.000,” tuturnya.
Dia menuturkan proyeksi itu dibuat untuk mempersiapakan sejumlah skenario mitigasi terkait penanganan lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 di sejumlah layanan kesehatan Ibu Kota. Dengan demikian, dia meminta adanya intervensi yang lebih tegas terkait pembatasan mobilitas warga dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Kalau tahun lalu secukupnya hanya di Jakarta dan sekitarnya, tetapi tentu dengan tahun ini karena maraknya di provinsi lain bisa diharapkan pembatasan yang lebih luas,” kata dia.
.jpg?w=300&h=221)
