Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan dirinya tidak akan memotong kembali gaji aparatur sipil negara atau ASN untuk menutup biaya penanganan pandemi Covid-19 di Ibu Kota pada tahun ini.
Anies mengaku tidak ingin lagi membebankan kehidupan ASN di Ibu Kota. “Tahun lalu kita menggeser alokasi anggaran untuk gaji pegawai, ASN digunakan untuk bantuan sosial, tidak biasa terjadi di mana aparatur sipil negara gaji bulannya dipotong,” kata Anies saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/7/2021).
Anies mengatakan pihaknya tengah menggeser sejumlah pos belanja yang berpotensi tidak terserap maksimal untuk penanganan Covid-19.
“Jadi kalau anda lihat data dua bulan lalu pasti beda dengan data bulan Juli ini. Karena sesudah Juni kita menyaksikan lonjakan kasus. Nanti saya berikan datanya,” kata dia.
Hanya saja Anies enggan membeberkan pos belanja yang bakal digeser untuk penanganan Covid-19. Seusai bertemu wartawan, Anies berjanji memberikan rincian anggaran itu kepada Bisnis lewat Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.
“Karena itulah nanti kami berikan datanya supaya anda tidak berspekulasi,” kata dia.
Baca Juga
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono berpendapat rencana penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Ibu Kota mesti dibantu oleh pemerintah pusat dari segi anggaran.
Mujiyono beralasan, saat ini postur pendapatan asli daerah atau PAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta relatif rendah hingga semester pertama tahun 2021.
“Bagaimana keuangan DKI, kalau keuangan DKI cukup, pemerintah pusat mengizinkan, bisa running PPKM Darurat. Tapi kalau pemerintah pusat tidak membantu ya ekonomi DKI akan berantakan,” kata Mujiyono saat dihubungi, Kamis (1/7/2021).
Belakangan, BPKD DKI Jakarta tengah melakukan penggeseran pos belanja untuk memaksimalkan serapan anggaran yang dinilai tidak optimal selama pandemi Covid-19. Langkah itu diharapkan dapat menutupi defisit anggaran penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah.
“Kalau pun dilakukan refocussing, sudah sangat sedikit yang bisa. APBD itu kan cash flow tergantung duit masuk. Artinya, kalau angka-angkanya digeser bagaimana dengan cash flow DKI. Tetap yang jadi pertimbangan adalah realisasi PAD,” tuturnya.
Dengan demikian, dia meminta, agar pemerintah pusat dapat memberi bantuan anggaran untuk melaksanakan kebijakan PPKM darurat tersebut.
Berdasarkan data Bapenda DKI per Senin (21/6/2021), realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta baru mencapai Rp11.08 triliun. Angka itu sama dengan 25,28 persen dari target perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp43,84 triliun.
.JPG?w=300&h=221)
