Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 10 poin sasaran pembangunan untuk tahun 2023.
Sejumlah poin sasaran pembangunan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kota/Kabupaten yang digelar hari ini, Selasa (29/3/2022).
Anies mengatakan bahwa ke depan Jakarta akan dijadikan pusat kegiatan ekonomi dan untuk pusat pemerintahan akan dipindahkan ke IKN, Kalimantan Timur.
Oleh karena itu, untuk menunjang kebutuhan tersebut diperlukan persiapan infrastruktur yang memadai agar dapat berdaya saing global.
"Kita menyadari bahwa pusat pemerintahan nantinya tidak lagi berada di Jakarta, dan Jakarta akan jadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan simpul lintas suku bangsa ada di tempat ini. Jakarta adalah pintu gerbang Indonesia ke dunia dan pintu gerbang dunia masuk ke Indonesia. Karena itu kita ingin kota ini terus menyiapkan semua infrastrukstur, baik keras maupun lunak untuk menjadi kota berdaya saing global," tulisnya melalui media sosial instagram.
Baca Juga
Selain penyiapan infrastruktur, kata dia, untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global, segala permasalahan kota juga harus ditemukan solusinya. Termasuk menyiapkan ekosistem yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi merata dan ketahanan terhadap berbagai tantangan termasuk bencana.
Sehingga untuk memaksimalkan potensi yang ada, Anies berharap kepada para kepala daerah untuk dapat saling berkolobarasi dan mendorong partisipasi masyarakat serta pelaku usaha.
"Kepada para walikota dan bupati, jadilah kolaborator guna mendorong partisipasi aktif warga sebagai ko-kreator pembangunan Jakarta. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan pembangunan. Sehingga kolaborasi dan sinergi antarpelaku menjadi sangat penting dalam proses perencanaan," jelasnya.
Adapun 10 poin sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta tahun 2023 sebagai berikut:
1. Pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial.
2. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas dan Kemudahan Layanan Masyarakat.
3. Penurunan Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.
4. Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat.
5. Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.
6. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
7. Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas.
8. Peningkatan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
9. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.
10. Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
