Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPRD DKI Sebut Proyek ITF di Jakarta Timur Tak Masuk Akal

DPRD DKI Jakarta menilai lokasi pembangunan ITF di Jakarta Timur tidak representative, sehingga rencana tersebut perlu ditinjau ulang.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 23 Mei 2022  |  18:22 WIB
Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat. - Antara
Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi D DPRD DKI Jakarta menilai lokasi pembangunan "Intermediate Treatment Facility" (ITF) di Jakarta Timur tidak representative, sehingga rencana tersebut perlu ditinjau ulang.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, rencana yang ada saat ini sangat tidak masuk akal karena pembangunan ITF di Jakarta Timur untuk melayani pembuangan sampah dari wilayah Jakarta Barat.

"Rencana ini pernah kami tolak saat rapat Banggar, karena kami betul-betul tidak merekomendasikan pengelolaan sampah Jakarta Barat ada di Jakarta Timur," kata Ida saat pembahasan rencana kerja tahun 2023 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/5/2022).

Dia meminta rencana tersebut ditinjau.

 "Jadi mohon dipertimbangkan lagi. Belum lagi nanti adanya kepadatan lalu lintas," ujarnya.

Tidak Pasti

Komisi D DPRD DKI sangat menyesalkan terjadinya ketidaksesuaian pembangunan di tengah ketidakpastian pembangunan ITF yang telah tertunda sejak dua tahun lalu.

Padahal, fasilitas yang digadang-gadang mampu mengolah sampah hingga 2.000 ton per hari itu  akan mengurangi beban sampah warga Jakarta di TPST Bantargebang, Bekasi.

"Tolong dipertimbangkan betul pengelolaan di Jakarta Barat, usahakan paling tidak di sekitar Jakarta Utara saja. Misal di Penjaringan, itu masih masuk akal,” ujarnya.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Widi Amanasto menjelaskan, untuk penempatan lokasi pembangunan ITF tidak ada kekhususan.

Hanya saja, lahan untuk pembangunan ITF di Jakarta Barat saat ini masih terkendala karena menunggu hasil "legal opinion" (LO) dari Kejaksaan Tinggi terkait lahan yang bermasalah sehingga belum dapat dilakukan pembangunan.

"Dari konsultan, dulu status tanah bisa dimenangkan karena persyaratan hanya PPJB (perjanjian pengikatan jual-beli) saja sudah cukup," katanya.

Ternyata, PPJB sudah ada, namun sertifikat belum ada.

"Itu kondisi kita, mengapa kita minta LO dari Kejaksaan Tinggi karena lahan tersebut tidak 'clean and clear'," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dprd dki jakpro itf

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top