Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengakhiri jabatannya dengan segala prestasi dan kontroversinya pada tahun ini.
Sosok calon pengganti Anies mulai bermunculan dari berbagai latar belakang. Ada yang berlatarbelakang sebagai politikus, birokrat, hingga aparat TNI/Polri.
Pengganti Anies memang cukup spesial. Bukan hanya karena sosok Anies yang menjadi salah satu kandidat calon presiden nonparpol terkuat, tetapi juga karena sistem Pilkada Serentak yang baru berlangsung pada tahun 2024.
Itu artinya, sosok penjabat Gubernur DKI Jakarta akan memegang kendali DKI yang memiliki APBD puluhan triliun selama setahun lebih.
Sejauh ini, ada tiga nama calon pejabat Gubernur (PJ Gubernur) yang santer dibicarakan untuk mengantikan posisi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ketiga nama tersebut, yaitu Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah, dan eks Ketua KPU RI Juri Ardiantoro.
Baca Juga
Nama Heru Budi Hartono barangkali paling sering disebut. Sebab, untuk urusan birokrasi, Heru tahu betul telah makan asam garam di berbagai jabatan di DKI Jakarta. Heru juga merupakan salah satu orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun di luar tiga nama tersebut ada juga yang menyebut nama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Irman yang sempat digadang-gadang masuk kandidat. Siapa sosok yang tepat untuk menggantikan Anies?
Profil 3 Kandidat
1. Heru Budi Hartono
Heru Budi Hartono lahir pada 13 Desember 1965 di Kolang, Tpanuli Tengah, Sumatra Utara. Heru merupakan lulusan S2 di Universitas Krisna Dwipayana, dalam perjalanan karirnya dia pernah menjabat beberapa peranan penting di DKI Jakarta.
Karir Heru di Balai Kota bermula ketika dia menempati posisi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) saat Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI.
Setelah itu, Heru dipercaya sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Salah satu prestasinya, yakni berhasil membereskan waduk Pluit.
Tentunya pencapaian ini ia dapat dari jabatan pada tahun-tahu sebelumnya yaitu, menjadi Staf Khusus Wali kota Jakarta Utara (1993), Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara (1995), Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara (1999), Kasubag Sarana & Prasarana Kota Jakarta Utara (2002), Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara (2007), dan Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara (2008).
Puncak karir Heru di Balai Kota terjadi saat dia menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2015-2017.
Kini, Heru menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden Indonesia sejak 20 Juli 2017 di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
2. Marullah Matali
Marullah Matali lahir pada 27 November 1965. Dia merupakan putra asli Betawi, dia menamatkan pendidikan S1 di Universitas Basra, Saudi Arabia jurusan Agama Islam. Selanjutnya, dia memeeroleh gelar magisternya di IAIN Jakarta jurusan Hukum Islam.
Dalam perjalanan kariernya, Marullah telah mendedikasikan hidupnya sebagai seorang birokrat di lingkungan pemprov sejak 1996 hingga saat ini sebagai Sekretaris Daerah DKI Jakarta.
Marullah mulai menjabat pada saat menjadi staf Biro Bina Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta, lalu menjadi Kepala Seksi Bina Lembaga Mental Dinas Bintal, dan Kesejahteraan Sosial (Kesos) DKI Jakarta, dan Kepala Seksi Dinas Bina Mental Dinas Bintal dan Kesos DKI Jakarta.
Kemudian, dia menjabat sebagai Kepala Sub Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesos DKI Jakarta, Kepala Sekretariat Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Prov. DKI Jakarta.
Marullah juga sempat menjabat sebagai Asisten Deputi Gubemur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pariwisata dan Asisten Deputi Gubemur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan.
Atas dedikasinya tersebut, Marullah meraih penghargaan masa kerja 15 Tahun dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 dan Penghargaan Satyalancana Karya Satya KL. 1 dari Presiden RI pada tahun 2012.
3. Juri Ardiantoro
Juri Ardiantoro lahir pada 6 April 1974 di Brebes, Jawa Tengah. Dia merupakan lulusan Universitas Negeri Jakarta, lalu melanjutkan studi S2 nya di Universitas Indonesia dan terakhir untuk S3 nya Juri menamatkan pendidikannya di Universitas Malaya, Malaysia.
Sosok Juri cukup dikenal di dunia kepemiluan, karena ia aktif sebagai pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) pada 2003 dan menjadi Sekretaris Jenderal di Organisasi ini.
Tak berhenti disitu, pada 2008 Juri terpilih menjadi salah satu komisioner KPU DKI periode 2008 - 2013 dan pada 2012 ia melanjutkan karier nya di KPU pusat dan terpilih sebagai Komisioner pada periode 2008 - 2013.
Dalam perjalanan karier terbarunya, Juri terjun ke dunia politik yang menjadi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin sebagai Wakil Direktur Hukum dan Advokasi. Akhirnya, dia pun dilantik sebagai kepala Deputi IV KSP pada Senin, (22/6/2021). Selain itu, Juri menjabat rektor Universitas Nahdlatul Ulama periode 2021-2025.
Marullah Ogah Berspekulasi
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali menanggapi ihwal ramainya kabar yang menyebut namanya masuk sebagai kandidat calon Pejabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.
Anies seperti diketahui masa kerjanya berakhir pada Oktober mendatang. Marullah sendiri tak tahu menahu mengenai isu janatan PJ Gubernur DKI tersebut.
"Tanya yang masukin saja, saya enggak tahu,” kata Marullah di Balaikota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022).
Marullah juga tidak banyak berkomentar ketika ditanya terkait kesiapannya menggantikan Anies. Dia mengaku hanya akan mengikuti arahan saja sebagai pegawai negeri sipil.
“Saya pegawai negeri, saya mengikuti saja,” katanya singkat.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Istana belum merespons soal calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.
"Belum ada informasi dari Istana soal ini, coba cek ke Depdagri (Departemen Dalam Negeri)," kata Ngabalin kepada Bisnis, Kamis (26/5/2022).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sesuai undang-undang, menurutnya nantinya akan mengusulkan nama-nama Pj Gubernur kepada Presiden. Kemudian, Kemendagri akan melakukan penyaringan dan melaporkan kepada Presiden sebelum dilakukan sidang.
Kemendagri juga menerima masukan dan saran untuk melantik Pj Gubernur. Adapun menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kriterianya merupakan merupakan pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon satu.
