Bisnis.com, JAKARTA -- Keinginan Pemerintah Kota Depok bergabung dengan DKI Jakarta menuai polemik. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta Pemkot Depok untuk tidak berpolemik karena hanya akan memancing kegaduhan di Jabar.
Namun sebaliknya, Wali Kota Depok Mohammad Idris memiliki pertimbangan lain. Idris mengungkapkan bahwa penggabungan Depok dan Jakarta akan menuntaskan berbagai masalah yang selama ini tak terselesaikan antara DKI Jakarta dan daerah-daerah penyangganya.
Hal senada diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. "Sangat memungkinkan Bodebek (Bogor, Depok, dan Bekasi) gabung ke Provinsi Jakarta, ini konsep yang lama, konsep Megapolitan Jabodetabekjur, " kata dilansir dari Tempo, Minggu (17/7/2022)
Imam juga memaparkan alasan Depok sebaiknya bergabung dengan Jakarta. Pertama dari sisi jarak, Depok lebih dekat dengan Jakarta dibandingkan ke Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat.
Kedua, dari sisi budaya, bahasa dan kebiasaan, kultur orang-orang Depok lebih mirip ke Jakarta, dibanding Jawa Barat yang dominan Sunda.
Ketiga, Depok berada di bawah Polda Metro Jaya bukan Polda Jabar. "Ketiga untuk koordinasi kepolisian Depok juga untuk masalah kepolisian juga satu sama dengan Jakarta yaitu Polda Jakarta," tutur pria yang akrab disapa Bang Imam.
Baca Juga
Alasan Keamanan
Imam melanjutkan, keempat untuk bidang keamanan yakni TNI di Depok gabung dengan Kodam V Jaya bukan Kodam Siliwangi. Dan alasan kelima, kode area Telkom Depok juga menggunakan kode (021) sama dengan Jakarta.
Selain itu juga harapan Depok bergabung ke Jakarta akan lebih memudahkan karena jarak yang lebih dekat dan cepat. "Lalu keuntungan Depok bisa membangun lebih cepat, lebih keren seperti Sudirman, " ungkap pria menjabat Ketua DPD PKS Depok ini.
Ditambah lagi ada fenomena Sudirman - Citayam - Bojong Gede - Depok kata Imam Budi Hartono itu menjadi pemicu menguatkan Depok gabung ke Jakarta.
"DKI Jakarta sebentar lagi bukan lagi menjadi Daerah Khusus Ibukota karena IKN jadi di Kalimatan Timur (Kaltim). Jakarta jadi provinsi biasa, sama dengan Jabar, Jateng dan lainnya akan memiliki Kota dan Kabupaten Otda (Otonomi Daerah)," ujar mantan anggota DPRD Jabar ini.
