Revitalisasi Perpustakaan Jakarta
Pada 7 Juli kemarin, Anies meresmikan Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin di Area Perpustakaan Gedung Panjang Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat.
Dia mengatakan hal tersebut merupakan salah satu janji politiknya kala mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017.
"Ini salah satu janji yang kami eksplisitkan dari 23 janji yang kami bawa, salah satunya peresmian Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi HB Jassin. Tempat ini harus membangun komunitas bukan sekedar kumpulan buku-buku," kata Anies di Area Perpustakaan Gedung Panjang Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2022).
Dia menilai bahwa perpustakaan masa kini berbeda dengan zaman dahulu.
Menurutnya, perpustakaan saat ini juga dapat menjadi co-working space karena dipenuhi dengan akses web digital, tempat berkarya, dan tempat belajar.
"Ini future of library [perpustakaan masa depan], kami berharap ini menjadi cermin perpustakaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kamis 7 Juli 2022, Perpustakaan Jakarta Dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin resmi dibuka," ujar Anies.
Saham Bir
Divestasi saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) merupakan salah satu janji Anies. Namun, janji tersebut tampaknya tidak akan terealisasikan pada sisa masa jabatannya.
Pasalnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prasetyo Edi Marsudi menegaskan tidak akan setuju dengan rencana tersebut.
"PT Delta selama saya menjabat sebagai DPRD tidak akan saya jual," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/8/2022).
Prasetyo menyebut, bahwa pemasukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta cukup besar dari PT Delta. Bahkan, dividen PT Delta kedua terbesar setelah Bank DKI.
"Jadi dividen terbesar setelah bank DKI itu PT Delta, nah kalau mau lihat lihat ke Karawang. Itu sehat, lalu dijual untuk apa?" katanya.
Pergub Penggusuran Era Ahok
Pada 4 Agustus 2022, Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menagih janji Anies untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak (Pergub 207/2016). Pasalnya hingga kini Pergub tersebut belum dicabut.
Terkait hal tersebut, Anies mengungkap bahwa pihaknya akan menepati janji tersebut.
Dia mengklaim telah membuat Pergub pencabutan sejak beberapa bulan lalu. Namun, prosesnya harus melalui harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Sudah proses, jadi kita sudah menyiapkan Pergub pencabutannya, sedang dalam proses harmonisasi dengan kementerian dalam negeri. Nanti begitu selesai akan keluar nomornya diumumkan," kata Anies pada Kamis (25/8/2022).
