Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan bahwa pembangunan di DKI Jakarta selama masa kepemimpinan Anies Baswedan berjalan cukup baik. Namun, dia memberikan catatan terkait beberapa program Anies yang berjalan kurang lancar.
"Program-program yang bagus seperti pembangunan jalur sepeda, revitalisasi trotoar dan pemindahan utilitas ke bawah tanah, integrasi transportasi publik, baik sistem ticketing maupun infrastruktur jembatan penghubung dr halte ke stasiun atau terminal sehingga mendapatkan penghargaan internasional," kata Nirwono kepada Bisnis, Selasa (20/9/2022).
Di sisi lain, catatan sang pengamat terhadap Anies adalah terkait persoalan banjir. Menurutnya, penanganan banjir di Jakarta tidak dilakukan dengan tuntas.
"Penanganan banjir justru tidak tuntas dilakukan, seperti pembenahan sungai yang berhenti, revitalisasi situ, danau, bung, waduk tidak berjalan," imbuhnya.
Selain itu, Nirwono juga menyinggung soal rehabilitasi saluran yang tidak dilakukan. Padahal, trotoar yang berada di atas saluran tengah direvitalisasi.
"Penambahan RTH [Ruang Terbuka Hijau] sangat lambat, revitalisasi Tebet Eco Park hanya meningkatkan kualitas taman tebet yang sudah ada tapi tidak menambah luas RTH," ungkap Nirwono.
Baca Juga
Selain itu, Nirwono juga mengatakan bahwa penyediaan rumah Down Payment (DP) 0 Rupiah tidak tepat sasaran. Pasalnya, program tersebut tidak sesuai janji awal yakni diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta telah menaikan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat program tersebut. Adapun penghasilan tertinggi yang dapat mengikuti program tersebut yakni Rp14,8 juta yang semula Rp7 juta.
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
"Sementara itu program pembangunan rusunawa yang diawal ditolak keras Anies belakangan malah dijadikan program unggulan," imbuh Nirwono.
Pembangunan kampung susun seperti Kampung Susun Akuarium juga tidak luput dari catatan Nirwono. Menurutnya, Kampung Susun Aquarium melanggar aturan yang ada.
Hal yang sama juga pernah disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Dia menyinggung bahwa Kampung Susun Akuarium tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta karena berada di zona merah tanah negara dan merupakan kawasan cagar budaya.
Terakhir, Nirwono memberikan beberapa catatan untuk Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.
"Fokus saja pada penguraian kemacetan lalu lintas, sekaligus memperbaiki kualitas udara dan penanganan banjir secara komprehensif," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
