Bisnis.com, JAKARTA— Penjabat (Pj) Gubenur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak memiliki keinginan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah pada Pilkada 2024.
Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tadi bapak [Wakil Ketua KPK Alexander Marwata] tanya, maju apa tidak. Jadi penjabat Gubernur saja sudah susah, berat,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Heru menyerahkan pencalonan Gubernur DKI pada 2024 untuk yang memang memiliki keinginan. Dia berkomitmen akan menyelesaikan tugasnya di DKI dengan baik selama menjabat.
Meskipun dirinya tidak tahu pasti sampai kapan akan mengemban tugas tersebut.
“Kemarin saya pelantikan ada kalimatnya begini pak, ‘paling lama katanya satu tahun atau dapat diperpanjang.’ Jadi mungkin bisa bergantian kali tiga bulan, tiga bulan Pj-nya,” katanya.
Sebelumnya, Alexander memang sempat bertanya terkait keinginan Heru untuk menjadi Gubernur DKI pada 2024. Hal tersebut diungkapkannya di sela-sela memberikan arahan terkait pencegahan korupsi di Balai Kota.
"Namanya mengatur warga yang dari berbagai golongan kan, enggak mudah pak Heru. Saya menyadari benar Pak Heru tapi saya yakin Pak Heru dua tahun ke depan enggak ada beban. Kan enggak mencalonkan jadi Gubernur Pak Heru?," tanya Alexander.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata sebelumnya hadir ke Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/12/2022). Dalam kesempatan tersebut, dia menghadiri rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Alexander menyebutkan pihaknya akan mengirimkan tiga satuan tugas (satgas) untuk mengawasi jajaran Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut untuk menghindari praktek korupsi di lingkungan Pemprov DKI.
"Tahun kedepan rencananya kami ingin menugaskan tidak hanya satu satgas di DKI. Kami lihat strategisnya Pemprov DKI dan besarnya anggaran kami akan menugaskan tiga satgas khusus untuk DKI," kata Alexander di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Alexander menjelaskan satu satgas akan bertugas untuk mengawasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara dua lainnya, bertugas untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan satu satgas lainnya untuk
"Supaya pengawasan bisa lebih baik. Supaya DKI tempat makin nyaman dan layak huni," katanya.
