Bisnis.com, JAKARTA - Para pengendara ojek online (ojol) berencana melakukan unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi ini merupakan bentuk protes atas rencana penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP).
“Beberapa teman-teman kami ingin menyampaikan aspirasi mereka [lewat demonstrasi] untuk tidak menerapkan ERP bagi ojol. Menolak ERP diterapkan bagi ojol,” jelas Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono kepada Bisnis, Selasa (17/1/2023).
Igun menilai rencana penerapan ERP untuk beberapa ruas jalan di Ibu Kota Jakarta ini meresahkan para pengendara ojol. Garda Indonesia sebagai asosiasi pun meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau ulang penerapan jalan berbayar bagi para pengendara ojol.
“Jadi artinya khusus untuk ojek online agar dibebaskan apabila ERP atau jalan berbayar tetap diterapkan nantinya,” jelas Igun.
Igun melanjutkan, penerapan ERP tersebut berpotensi membebani para pengendara ojol yakni mengurangi pendapatan mereka. Hal itu juga diperburuk dengan tarif ojol yang berlaku saat ini masih dikenakan potongan oleh para operator atau aplikasi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memberikan tanggapan terkait pro kontra rencana penerapan electronic road pricing (ERP) di Jakarta.
Baca Juga
Syafrin menyampaikan pengendalian lalu lintas di Jakarta secara elektronik menjadi satu hal yang penting. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan, Dishub telah menerapkan dua model pengendalian lalu lintas, salah satunya 3 in 1. Sistem ini kurang efektif karena banyak pengguna kendaraan yang menggunakan joki.
Sistem lainnya adalah ganjil genap berdasarkan plat nomor kendaraan. Namun kurang efektif seiring penambahan kendaraan motor di Jakarta yang cukup masif.
“Oleh sebab itu pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik dengan menggunakan prinsip berdasarkan conjungtion price,” jelas Syafrin.
ERP merupakan salah satu cara dalam melakukan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Syafrin menyampaikan dalam pelaksanaannya ERP akan menggunakan teknologi yang sudah digunakan oleh sejumlah negara.
“Prinsipnya teknologi yang sekarang sudah dilaksanakan di dunia itu yang jadi acuan dari Pemprov DKI sehingga ERP ini kita terapkan. Yang terbaru itu dengan satelit. Itu sudah maju,” jelas Syafrin.
