Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) menunda pelaksanaan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) saham atau menjadi perusahaan terbuka (Tbk).
Gilbert mengatakan penundaan perusahaan BUMD DKI yang akan menjadi perusahaan terbuka berkaca pada kasus PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) atau Ancol yang saat ini tengah menghadapi banyak kasus proyek mangkrak.
“Ini Ancol sebenarnya apa sih? Kok bisa kalian terbuka? Untuk sementara holding dulu kalau ada perusahaan BUMD yang mau terbuka,” ujar Gilbert di Gedung DPRD DKI Jakarta yang dikutip Minggu (25/6/2023).
Seperti diketahui, Ancol merupakan salah satu perusahaan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru-baru ini diketahui memiliki sejumlah proyek mangkrak, seperti pembangunan Hotel Marriott dan pembangunan Mall Ancol Beach City (ABC).
Secara rinci, pembangunan Hotel Marriott sampai saat ini baru pondasi saja. Adapun diberhentikan proyek ini dikarenakan ada pertimbangan dari Direktur Utama Ancol yang menjabat sebelumnya, dimana sampai saat ini tidak diketahui alasan pemberhentian tersebut.
Meskipun pembangunan proyek diberhentikan, namun sampai saat ini Marriot belum membatalkan proyek. Ancol saat ini tengah melakukan pendalaman secara teknikal untuk memastikan proyek tersebut dapat dilanjutkan.
Baca Juga
Selanjutnya proyek mangkrak Mall ABC, alasan mangkraknya Mall ABC karena adanya masalah antara pihak pengelola yakni PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dan pihak penyewa yakni PT Mata Elang Internasional Stadium (MEIS).
Dalam proses pembangunannya, diketahui WAIP sebagai pihak yang membangun gedung Mall ABC saling lapor dengan pihak penyewa Mata Elang, sehingga proyek tersebut mangkrak.
Seiring dengan kasus tersebut, Gilbert menyampaikan, DPRD DKI tidak bahagia dengan laporan yang disampaikan oleh Ancol. Sebab laporan ini sudah lama terjadi dan baru diumumkan.
“Terus terang kita tidak bahagia dengan kondisi perusahaan BUMD yang terbuka begini. Kita bekerja bukan cuman untuk Pemprov DKI tapi juga untuk masyarakat, kita tidak ingin masyarakat kemudian dikorbankan dengan perilaku yang seperti ini,” jelasnya.
Berdasarkan catatan, terdapat satu BUMD DKI yang berencana untuk melakukan IPO yakni PT Bank DKI. Perusahaan perbankan ini tengah merancang IPO dengan target dana sekitar US$150-US$200 juta atau setara Rp2,26 triliun hingga Rp3,01 triliun.
Mengingat kasus Ancol, Komisi B DPRD DKI berencana untuk memanggil Bank DKI dalam waktu dekat ini untuk dimintai klarifikasi sejumlah laporan kinerja perusahaan dan beberapa kasus salah satunya opini BPK terkait anggaran kartu Jakarta pintar (KJP) yang belum tersalurkan sebesar Rp197 miliar.
