Bisnis.com, JAKARTA — Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta merenovasi sejumlah fasilitas Hutan Kota Cawang pasca viral menjadi sarang LGBT.
Kepala Distamhut DKI Jakarta Bayu Meghantara mengatakan, fasilitas Hutan Kota Cawang yang direnovasi adalah pagar yang memang sudah rusak. Disamping itu, juga telah ditambahkan lampu penerangan di lokasi tersebut.
“Secara teknis kami sudah rapikan pagarnya, sudah kami las kembali. Selain itu, sudah ada penambahan penerangan juga, teman-teman bina marga sudah taruh di 4 titik di lokasi,” ujar Bayu di Balaikota Jakarta, Kamis (27/7/2023).
Distamhut DKI juga sudah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan di kawasan Hutan Kota Cawang .
“Teman-teman Satpol PP di wilayah sudah mulai patroli dan menjaga lokasi itu. Penjagaan juga dibantu oleh pihak camat dan lurah,” jelasnya.
Pasca diperbaikinya fasilitas Hutan Kota Cawang, Bayu menambahkan, warga sekitar masih bisa melakukan kunjungan hanya saja kali ini ditambah pengawasan Satpol PP untuk mengantisipasi adanya kejadian yang sama.
Baca Juga
“Hutan kota memang kawasan terbuka, nantinya Satpol PP hanya melakukan penjagaan dan patroli saja,” jelasnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah memerintahkan untuk menertibkan Hutan Kota Cawang yang dikabarkan menjadi sarang LGBT sehingga meresahkan warga.
“Nanti kita tertibkan, kan ada Satpol PP, nanti koordinasi,” ujar Heru di Pulau Pramuka.
Heru juga akan menggandeng Wali Kota Jakarta Timur untuk menertibkan kawasan tersebut.
Pada kesempatan yang berbeda, Wali Kota Jakarta Timur Anwar mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Forkominfo, Kapolres, dan Dandim untuk melakukan pengawasan terhadap Hutan Kota Cawang.
“Nanti Forkominfo, Kapolres, dan Dandim sama-sama mengawasi karena tugas eksekusi bukan kita, itu tugas kepolisian kalau ada perbuatan-perbuatan yang asusila, dan perbuatan yang tidak sewajarnya,” jelasnya.
Anwar juga sudah berkoordinasi dengan Kasatpol PP untuk melakukan pengawasan di wilayah fasilitas sosial (fasos) dan dan fasilitas umum (fasum) lainnya untuk mencegah kejadian yang sama.
