Bisnis.com, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta maaf kepada masyarakat yang terkena imbas kemacetan saat pelaksanaan kegiatan KTT Asean yang berlangsung 5-7 September 2023. Pemerintah diketahui menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan.
"Mohon maaf kalau kemarin selama KTT Asean beberapa warga atau banyak pengendara lalu lintas yang tidak nyaman," ujar Heru di Balaikota Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Meskipun sudah meminta maaf, dia mengaku bahwa dirinya telah membuat surat edaran untuk mengantisipasi adanya kemacetan di sejumlah titik di Jakarta. Seharusnya perusahaan-perusahaan di swasta bisa menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home.
“Saya sudah bikin surat edaran, saya mengimbau, ya seyogyanya kemarin-kemarin bisa sebagian bisa WFH,” jelasnya.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut menambahkan bahwa KTT Asean tersebut belum tentu akan terjadi lagi di Jakarta dalam waktu dekat, sehingga dia meminta masyarakat untuk turut mendukung hajatan yang mengundang sejumlah negara tersebut.
“Tapi sekali lagi ya, itu lah hajatan kita yang mungkin 10 tahun lagi akan kembali lagi ke kita, ya harus kita dukung dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga
Berdasarkan catatan, Heru mengharapkan perusahaan swasta turut menerapkan aturan kerja dari rumah WFH bagi para karyawannya, sebab hal ini merupakan panggilan negara.
Dia mengatakan, penerapan aturan WFH bagi perusahaan swasta merupakan panggilan negara, meskipun bila kebijakan ini diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak memberikan insentif kepada perusahaan tersebut.
“Bagi yang mau WFH tidak ada insentif apa-apa karena ini kesatuan Republik Indonesia, merah putih itulah panggilannya. Jadi hak dan tanggung jawab warga negara, haknya apa, kewajibannya apa jalankan itu,” ujar Heru.
Dia juga mempersilakan bagi perusahaan swasta yang tidak menerapkan aturan WFH tersebut. Namun, dia mengingatkan kembali bahwa hal tersebut merupakan panggilan negara.
“Ini panggilan negara bagi kita semuanya, pengorbanan, kalau dibilang untung atau tidaknya ya silahkan, yang mau untung silahkan, yang mau mengorbankan diri demi NKRI kita apresiasi,” jelasnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI telah mewajibkan pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari rumah guna mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat polusi udara Jakarta dan kemacetan di ibu kota.
