Bisnis.com, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal menindaklanjuti adanya dugaan pungutan liar (pungli) subsidi pangan murah hingga Rp50.000 di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Dia mengatakan, kalau pungli tersebut dilakukan oleh pihak aparat setempat, dirinya akan segera mengambil tindakan. Seperti diketahui, subsidi pangan murah diperuntukkan bagi warga yang memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Terus katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa, kalau aparat saya tindak,” ujar Heru di Gedung DPRD DKI, Senin (18/9/2023).
Pungli juga diyakini mempersulit warga yang akan mengambil subsidi pangan murah, sehingga menyebabkan antrian yang panjang, yang dimulai dari pukul 04.00 WIB.
“Bahan pangan,masyarakat ngantre jam 4 pagi, memang pas saya ke Muara Angke ada juga, tapi kita minta kalau buka jam 08.00 WIB datang jam 07.00 WIB. Nanti juga akan saya panggil Dinas KPKP dan semuanya,” jelasnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI meminta Heru segera menindak kasus pungli subsidi pangan murah yang terjadi di Jakut.
Baca Juga
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Suhud Alynudin saat Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi hendak mengetuk palu dan menutup rapat paripurna mengenai penandatangan MoU rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas serta plafon anggaran sementara APBD 2024.
“Interupsi pimpinan, Suhud Alynudin dari PKS, di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan hal yang penting menyangkut keluhan masyarakat terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau di lapangan,” ujar Suhud.
Menurut dia, kekacauan di lapangan tersebut telah menimbulkan adanya pungli. Dia meminta agar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membenahi kekacauan tersebut.
“Saya berharap melalui forum yang terhormat ini Pj gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan sehingga tidak terjadi antrean panjang, yang warga harus datang jam 3 pagi dan mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya,” jelasnya.
Usai menyampaikan hal tersebut, Suhud pun memperlihatkan rekaman suara yang menunjukan praktik pungli kepada Heru dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
Suhud belum dapat menunjukan identitas yang melakukan aksi pungli di rekaman suara tersebut, namun dalam rekaman suara tersebut terdengar perbincangan antara warga mengenai besaran tarif untuk mengikuti antrian subsidi pangan murah.
Sebagai informasi, kejadian pungli tersebut telah terjadi di Kecamatan Koja. Seiring kejadian ini Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat.
