.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Boediono berjanji kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pemerintah pusat takkan membiarkan pemerintah ibukota memeras otak sendiri menyelesaikan keruwetan lalu lintas.
Ini disampaikannya menanggapi surat Jokowi kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama saat pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS).
"Pemerintah pusat tidak akan lepas tangan untuk mengatasi masalah-masalah Jakarta termasuk soal kemacetan. Karena DKI adalah jendela negara kita," kata Boediono di JIExpo, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Kekhawatiran Jokowi terkait kemacetan Jakarta semakin membuncah menyusul dimulainya era mobil murah dan ramah lingkungan. Ketika populasi mobil ini meluas besar kemungkinan akan semakin memampat ruas-ruas jalan di kota besar, termasuk ibukota.
Boediono menyampaikan tak ada jalan lain untuk mengurai kemacetan selain dengan memperbaiki fasilitas transportasi publik. Hal ini bukan semata menjadi beban pemerintah daerah melainkan juga pemerintah pusat.
"Barangkali kita tak perlu melarang orang beli mobil. Beli boleh tapi dibebankan biaya kalau masuk ke jalanan perkotaan. Maka electronic road pricing harus bersama kita laksanakan," ucap Boediono.
Pembatasan populasi kendaraan bermotor terutama mobil dinilai bukan jalan keluar yang tepat. Sebab, kinerja industri otomotif nasional masih dibutuhkan untuk mendongkrak perekonomian nasional.
Namun demikian, Wakil Presiden setuju kalau mobil murah tidak boleh cuma terpusat di perkotaan Pulau Jawa. Jika menumpuk di sana bakal memperparah problem kemacetan.
"Kita harus mencari solusi tanpa harus korbankan lapangan kerja dan tulang punggu ekonomi kita, yakni industri otomotif," ucap Boediono.
