Bisnis.com, JAKARTA--Pelaksanaan lelang investasi sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) mundur.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pelaksanaan lelang ERPyang direncanakan mulai bulan ini terpaksa mundur akibat belum adanyadasar hukum yang mengikat kebijakan pembatasan volumen kendaraan tersebut.
Kebijakan baru itu, kata Basuki, belum ditunjang beleid yangmendukung pelaksanaan ERP di Ibu Kota.
"ERP ya enggak bisa bulan ini. Kita lagi cari celah hukumnya," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di Balai Kota, Selasa (24/3/2015).
Retribusi ERP, tutur Ahok, akan dibuat menyesuaikan volume kendaraan yang melintas.
Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu didukung aturan hukum agar tujuan tercapai.
Biasanya, ujar Ahok, penerapan tarif retribusi bersifat statis. Sementara, dalam kasus penerapan ERP tarif retribusi yang dibebankan bisa diatur berdasarkan jumlah kendaraan yang melintas.
"Sekarang ini enggak ketemu nih. Kalau retribusi, enggak ada naik-turun [tarif], naik-turun [tarif]. Sama kayak parkir," katanya.
Seperti diketahui, dalam Undang Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 133 bahwa pada ruas dan waktu tertentu pemerintah berhak melakukan pembatasan jumlah kendaraan yang melintas.
Sementara, sudah ada dua perusahaan yang mengikuti uji coba di ruas Jl Jenderal Sudirman dan Jl HR Rasuna Said. Adapun, perusahaan yang mengikuti uji coba adalah Kapsch dan Q-Free.
