Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengembalikan dana yang diduga menyimpang hail audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2014.
"Harus balikin. Panggil SKPD-nya. Itu yang saya bilang 2014 keterlaluan, karena 2013 sudah keras, eh masih main juga di 2014 kan. Berarti kan strategi kita kena dong. 2014 diperiksa gitu lebih ketat dan terperinci. Ada pengakuan, dulu nggak sampai segini, ya bagus dong. Kan saya sudah bilang, mesti BPK periksa habis-habisan," tutur pria yang akrab disapa Ahok tersebut, di Balai Kota, Senin (13/7/2015).
Menurutnya mekanisme pengembalian bisa dilakukan dengan pemanggilan langsung SKPD yang dicurigai memainkan dana tersebut. Dan apabila tidak bisa mengembalikannya, maka ancaman hukum berupa pidana pun siap menjerat mereka.
"Panggil suruh balikin. Kalau nggak, kita penjarain. Kan sebagian sudah ada laporannya. Pakai duitnya pribadi dong, kalau dia nggak jelas duitnya dipakai kemana. Emang duit bapak lo," tutur mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Pihaknya meminta seluruh SKPD dapat egera mengembalikan dana tersebut dalam waktu 60 hari ini agar terhindar dari sanksi pidan korupsi. "(Pengembalian) 60 hari harus dikejar. Kalau nggak bisa 60 hari, ya dilaporin, bisa kena sanksi dia, pidana korupsi," terangnya.
Menurut Ahok, dengan banyaknya temuan tersebut pada dasarnya dirinya senang, lantaran BPK melakukan pemeriksaan secara terperinci dan menemukan anak buahnya yang masih nekat bermain.
"Makanya saya seneng, berarti BPK itu meriksanya gak kaya dulu lagi. Sampai cari-cari semua sesuai target. Pengembaliannya harus mereka pribadi dong, kalau gak bisa tanggung jawab duitnya," teganya.
