Bisnis.com, JAKARTA--Pemprov DKI justru dipandang gagal melaksanakan lelang konsolidasi meski awalnya sistem tersebut bertujuan untuk mempercepat penyerapan anggaran.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Badan Anggaran DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Syarif.
"Penerapan lelang konsolidasi yang tadinya diutamakan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jada DKI justru tak maksimal. Buktinya, hampir semua lelang konsolidasi gagal dilaksanakan," ujarnya dalam rapat rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) di gedung DPRD DKI, Senin (31/10/2016).
Dia mencontohkan salah satu kegagalan lelang konsolidasi adalah proyek renovasi puluhan gedung sekolah yang ada di lima wilayah kota DKI. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah membagi proyek renovasi sekolah menjadi empat paket lelang. Alhasil, nilai kontrak yang ditawarkan pun cukup fantastis, yakni di atas Rp100 miliar.
Namun, sebagian besar lelang yang sudah dipublikasikan oleh BPPBJ DKI justru gagal dilaksanakan.
"Saya gak tahu salahnya dimana. Apakah di BPPBJ DKI atau Dinas Pendidikan? Yang pasti, kami anggaran sudah ada tetapi tak bisa diserap. Kan masyarakat juga yang rugi," ungkapnya.
Terkait hal itu, dia meminta Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur DKI Sumarsono alias Soni untuk mencoret seluruh sistem konsolidasi dan menerapkan konsep lelang per proyek seperti sedia kala.
"Kalau bisa lebih baik kembali saja ke sistem sebelumnya. Pelaksanaan dan penyerapan anggaran lebih cepat. Bukan itu saja, pengusaha kecil dan menengah pun bisa ikut lelang, tidak seperti sekarang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
