Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) DKI 2018 yang saat ini masih di bawah 10%. Tiga faktor tersebut, terkait perencanaan, koordinasi, dan sifat birokrat di lingkungan Pemprov DKI.
"Saya lihat birokrat Pemprov DKI ini akan malas dan tak punya nyali. Mereka takut ada kesalahan, makanya enggak mau lelang. Saya setuju agar tak menyimpang harus hati-hati, tetapi ketakutan itu seringnya tak berdasar," ucapnya di kantor DPRD DKI, Senin (2/4/2018).
Selain soal mental, dia mengatakan buruknya perencanaan juga turut berkontribusi atas rendahnya serapan anggaran memasuki akhir triwulan I/2018. Jika perencanaan baik, maka satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak kebingungan saat penyusunan rencana anggaran perkiraan (RAP) sebelum APBD disahkan.
Terakhir, Syarif menilai pemerintah harus menjaga koordinasi antar SKPD agar penyelesaian administrasi, pelaksanaan lelang, penentuan pemenang proyek, dan eksekusi pembangunan bisa dilaksanakan sesuai aturan.
"Koordinasi ini sangat penting. Kalau satu unit enggak jalan, ya enggak bisa eksekusi. Misalnya, renovasi kantor lurah terhambat akibat penghapusan aset dari BPAD [Badan Pengelola Aset Daerah]," imbuhnya.
Mengacu pada data publik.bapedadki.net, realisasi penyerapan belanja langsung-tak langsung baru Rp6,3 triliun dari total Rp71,1 triliun atau 8,8%.
Baca Juga
Porsi belanja langsung (pegawai, barang jasa, Dan modal) baru terserap 6,3% atau Rp2,5 triliun dari total alokasi dana Rp40 triliun.
Sementara itu, belanja tak langsung (pegawai, hibah, bunga, subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan) telah terserap 12% atau Rp3,7 triliun dari alokasi anggaran Rp20 triliun.
Terkait penyerapan anggaran yang rendah, Syarief pernah usulkan itu menjadi poin TKD [Tunjangan Kinerja Daerah] untuk seluruh pegawai negeri sipil di Balai Kota.
"Di pola lama itu masih 10-15%, saya minta dinaikin dua kali lipat misalnya jadi 30%. Namun, sampai saat ini belum direspon BKD," ucapnya.
