Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik mengatakan pihaknya akan melobi fraksi-fraksi lain agar menyetujui permintaan Gubernur DKI Jakarta untuk menjual saham PT Delta Djakarta Tbk.
"Nanti fraksi Gerindra akan melobi fraksi-fraksi lain. Banyak faktor yang menurut saya banyak positifnya untuk menjual saham. Posisi pemerintah menurut saya enggak pas lah di situ [kepemilihan saham Delta Djakarta]," kata Taufik, Kamis (14/3/2019).
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu mengatakan salah satu faktor psikologis yang mendorong pemerintah untuk menjual saham karena Delta Djakarta tidak mendapatkan keuntungan dari pembangunan, tetapi penjualan minuman beralkohol.
Taufik mengungkapkan masyarakat harus membayangkan jika saat ini Pemprov DKI mendapat dana Rp1,2 triliun dari pelepasan saham tidak akan pernah setara dari maksimum dividen yang didapat setiap tahun.
"Pendapatan maksimun dari Delta sekitar Rp50 triliun per tahun. Setahun dikali 24 tahun baru dapat Rp1,4 triliun. Bisa dibayangkan selama itu pemerintah tersandra," imbuh Taufik.
Taufik sangat setuju untuk mengikuti permintaan pemerintah melepas saham emiten berkode saham DLTA tersebut dalam waktu dekat. Taufik berharap, setelah divestasi, dana Rp1,2 triliun dimasukkan ke APBD DKI agar bisa dialokasikan untuk pembangunan Jakarta.
Baca Juga
Taufik juga yakin fraksi-fraksi lain akan mengikuti usulan Gerindra terkait hal ini.
"Saya yakin kalau baca [pemberitaan sekarang] sudah ada yang setuju. Saya komunikasi setiap hari sama temen-temen ini, setelah ada penjelasan pasti semua setuju," ungkapnya.
Pada 2014, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan mencapai Rp288,07 miliar dan pada kuartal III/2018 nilainya telah mencapai Rp232,87 miliar.
Dividen yang dijatah mencapai Rp120 per saham pada 2015, Rp180 pada 2016, dan tertinggi Rp260 pada 2017. Untuk tahun lalu, DLTA belum tutup buku.
Untuk pemegang saham mayoritas San Miguel yang menguasai 58,33% saham, jumlah dividen itu mencapai ratusan miliar pada 2017. Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat Rp48,57 miliar pada 2017.
Saham milik Pemprov DKI Jakarta terbagi ke dua instansi. Pemprov DKI Jakarta memiliki saham sebesar 23,33% sedangkan sisanya dimiliki 2,91% Badan Pengelolaa Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) yang sudah dibubarkan.
Selanjutnya, porsi saham yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta [setelah digabungkan dengan saham milik BP IPM Jaya] atas PT Delta Djakarta Tbk pun mencapai 26,25% 186,8 juta lembar saham.
