Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi menjamin partainya tidak akan melakukan politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI.
Suhaimi mengatakan proses pemilihan wagub DKI hingga kini berjalan dengan baik.
"Saya menjamin tidak akan melakukan itu," kata Suhaimi saat dihubungi, Senin (15/7/2019).
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest, menduga ada transaksi uang dalam proses pemilihan wagub DKI.
Menurut Ernest, dirinya memperoleh informasi itu dari dua orang elite politik, namun dia tidak berani menyebutkan namanya.
Modusnya, kata Rian, adalah anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna bakal dikucurkan dana. Tujuannya agar rapat paripurna memenuhi syarat kuorum sehingga bisa dilakukan voting. Namun, Ernest tak tidak bersedia menyebutkan siapa pihak yang terlibat politik uang tersebut.
Suhaimi mengupayakan proses pemilihan berjalan normal, bersih, dan profesional. Dia pun tak mengetahui siapa yang diduga melakukan politik uang dalam proses pemilihan wagub.
Suhaimi meminta PSI mempertanggungjawabkan ucapannya dengan membeberkan bukti. Jika tidak, maka isu bagi-bagi uang itu bisa mencemarkan nama baik anggota dewan. Khususnya nama baik anggota pansus pemilihan wagub DKI dan dewan yang menghadiri rapat paripurna pemilihan.
"Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ujar dia.
Sebelumnya, partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Gerindra, sepakat mengusulkan dua nama calom wagub DKI. Mereka adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahamad Syaikhu.
Dua nama walon wagub DKI itu diserahkan ke Gubernur DKI Anies Baswedan untuk diteruskan ke dewan. Hingga kini, proses pemilihan wagub DKI masih ada di tangan DPRD.
