Benarkah DKI Jakarta Belum Butuh Obligasi Daerah?

Tahun 2020 akan menjadi periode sibuk buat DKI Jakarta membangun berbagai infrastruktur, seperti stadion, perumahan, bahkan sarana-prasarana ajang balap internasional. Apakah pemprov
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 22 Agustus 2019  |  01:02 WIB
Benarkah DKI Jakarta Belum Butuh Obligasi Daerah?
Rangkaian kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus-Bundaran HI melintas di Stasiun Fatmawati, Jakarta, Rabu (8/5/2019). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Tahun 2020 akan menjadi periode sibuk buat DKI Jakarta membangun berbagai infrastruktur, seperti stadion, perumahan, bahkan sarana-prasarana ajang balap internasional. Apakah pemprov belum tertarik melandasi salah satunya dengan dana obligasi daerah?

Menilik Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 yang tengah dibahas bersama DPRD DKI Jakarta, total anggaran sebesar Rp95,9 triliun dirasa masih cukup bagi DKI berjalan 'di atas kaki sendiri'.

Terlebih, pemprov sudah merencanakan adanya surplus sekitar Rp3 triliun, dengan perincian pendapatan daerah mencapai Rp87,2 triliun sedangkan belanja daerah hanya Rp84,2 triliun.

Nantinya, dengan tambahan sisa anggaran tahun sebelumnya, surplus ini diharap mampu membiayai beragam pembangunan, lewat penyertaan modal daerah (PMD) kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang direncanakan mencapai Rp11,7 triliun.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Hamid Ponco Wibowo sepakat bahwa obligasi daerah mestinya digunakan dalam 'keadaan darurat'.

Misalnya, target pendapatan daerah tak sesuai harapan, atau ada kebutuhan belanja daerah yang begitu besar sehingga anggaran PMD demi stimulus pembangunan mesti dikorbankan.

“Obligasi daerah itu kan alternatif pembiayaan, ya. Anggaran kita misalnya kurang, kita perlu dari luar. Kalau kita cukup, kenapa kita utang? Kira-kira begitu, tapi tentu saja butuh kajian yang matang nanti kalau memang diperlukan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (21/8/2019).

Di sisi lain, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah justru menilai sudah saatnya pemprov DKI Jakarta menstimulus berbagai pembangunan lewat obligasi daerah.

Tetapi, Rusli memberi catatan, obligasi daerah mesti diiringi dengan underlying asset yang jelas, dan butuh penegasan proyek apa saja yang ingin dibiayai dari awal. Hitung-hitungan ekonomi dari proyek yang akan didanai pun akan berguna untuk memperjelas letter of investment.

Harapannya, pembangunan jadi lebih cepat, pemprov pun dapat memperkecil resiko gagal bayar ketika jatuh tempo pelunasan utang, sehingga menambah kepercayaan para investor. Sebab, pemprov tidak bisa hanya mengandalkan APBD untuk melunasi bunga obligasi.

“Misalnya untuk tower rumah DP nol, atau stadion Persija, itu kalau memang butuh dana obligasi, tidak masuk ke catatan akuntansi si BUMD, tapi langsung untuk membiayai pembangunannya,” ungkap Rusli kepada Bisnis, Selasa (20/8/2019).

Selain itu, ketegasan underlying asset ini pun bisa menghindarkan pemprov menggunakan dana obligasi untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak produktif, seperti gaji pegawai, atau biaya operasional kegiatan pemprov yang semestinya dipersiapkan sejak awal.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah belum masuk dalam perencanaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020.

“Penerbitan obligasi daerah saat ini masih dalam kajian. Jika nanti sudah diputuskan akan diterbitkan, maka obligasi daerah akan menjadi salah satu komponen penerimaan pembiayaan dalam APBD,” ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dki jakarta, Pemprov DKI

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top