Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembebasan lahan terkait rencana normalisasi sungai di Ibu Kota hingga tahun 2024.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap komitmen anggaran itu diikuti oleh pembuatan turap atau sheet pile oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun ini.
“Dukungan pak [Menteri PUPR] Basuki dan lain-lain membuat tanggul-tanggul, sheet pile, mudah-mudahan tahun ini dibangun kembali,” kata Ariza saat menghadiri acara Syukuran Milad ke-46 Prana Sakti di Gor Rawamangun, Sabtu (7/3/2021).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut masih banyaknya sengketa di pengadilan menjadi salah satu faktor yang menghambat pembebasan lahan untuk normalisasi sungai di wilayah Ibu Kota.
Dengan begitu, Pemprov DKI membutuhkan waktu menunggu proses sengketa lahan bisa diselesaikan terlebih dahulu, sebelum melakukan pembebasan lahan.
Hambatan kedua, yakni terbatasnya anggaran untuk melakukan pembebasan lahan di wilayah DKI Jakarta. "Kedua masalah anggarannya, kami kan punya keterbatasan," imbuhnya.
Ariza menjelaskan Pemprov DKI sudah menganggarkan sampai dengan tahun 2024 sekitar Rp5 triliun hanya untuk pembebasan lahan bagi pekerjaan normalisasi di aliran Sungai Ciliwung.
Apabila dibandingkan dengan daerah lain, dia mengatakan anggaran tersebut masih jauh lebih besar. Dia memberi contoh pembebasan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi, Jawa Barat menelan sekitar Rp1,3 triliun, namun sudah mendapatkan waduk berkapasitas besar.
"Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta tidak cukup. Kami anggarkan sampai 2024 tidak kurang Rp5 triliun untuk pembebasan lahan saja. Untuk normalisasi, belum yang lain-lain. Itu pun baru Ciliwung, belum sungai lain," ujarnya.
Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan untuk membuat konstruksi di aliran sungai atau sheet pile jauh lebih murah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp370 miliar.
