Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya menegaskan penurunan signifikan laba bersih pada 2020 tidak dipengaruhi lambannya penjualan Rumah DP Rp0.
Seperti diberitakan sebelumnya, laba bersih Perumda ini tercatat sebesar Rp2 miliar pada 2020 atau turun hingga 96,7 persen bila dibandingkan 2019 yang tercatat senilai Rp61,18 miliar.
Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Bima Priya Santosa menuturkan anjloknya laba bersih Perumda Pasar Jaya lantaran terdampaknya aset perusahaan yang bergerak di sektor properti selama pandemi Covid-19.
“Saya rasa semua perusahaan properti itu memang belum ada preseden sebelumnya dari sisi market. Itu cukup beratlah bagi sektor properti,” kata Bima melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Minggu (9/5/2021).
Berkaca dari laporan keuangan tahun lalu, dia mengakui adanya kontraksi yang cukup lebar jika dibandingkan dengan pembukuan laba pada tahun normal. Hal itu terjadi meski Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki satu anak usaha yakni PT Saranawisesa Properindo yang bergerak di bidang Sarana Parkir, Management Properti, Agen Properti, Supplier serta Interior dan Landscape.
“Kontraksinya cukup besarlah, ya sebenarnya di aset Sarana Jaya sih ya, yang secara umum itu dampaknya itu signifikan,” tuturnya.
Baca Juga
Kendati demikian, dia menampik, jika turunnya omzet perusahaan lantaran lambannya penjualan Rumah DP 0 Rupiah besutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, dia mengatakan, penjualan rumah DP 0 Rupiah yang terletak di Pondok Kelapa sudah menyentuh di angka 85 persen.
“Kalau program itu kan sebenarnya berjalan, itu artinya dia tidak ada masalah kalau dari sisi KSO [Kerjasama operasi] DP Rp0 di Pondok Kelapa penjualannya 85 persen,” kata dia.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kesepakatan khusus antara eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles dengan sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019.
Hal tersebut didalami saat penyidik memeriksa Yoory pada Kamis (8/4/2021). "Dikonfirmasi terkait adanya dugaan kesepakatan khusus dalam proses negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (9/4/2021).
Penyidik juga mendalami pengetahuan Yoory terkait dengan proses pengadaan tanah di wilayah Munjul Cipayung. KPK diketahui tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019 lalu.
Meski belum diumumkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat empat tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara ini. Salah satunya adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, yang kini sudah dinonaktifkan dari jabatannya.
