Bisnis.com, JAKARTA - Digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kunci agar bisa bertahan di masa pandemi Covid-19. Berbagai instansi dan pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta menggulirkan berbagai program untuk mendigitalkan UMKM.
Pemimpin Divisi Komunikasi Bisnis Bank DKI Edy Supriyadi mengatakan pandemi Covid-19 telah berdampak kepada debitur Bank DKI. Menurutnya, ada sebanyak 42,8 persen debitur kredit mikro yang terdampak dengan jumlah baki debet terdampak mencapai 55,2 persen.
Adapun, debitur kredit ritel terdampak sebanyak 29 persen dengan jumlah total baki debet terdampak sebesar 38,2 persen. Bank DKI memberikan beberapa alternatif relaksasi bagi debitur yang terdampak, termasuk bagi UMKM.
"Kami memberikan relaksasi, misalnya penangguhan pokok pinjaman, penurunan suku bunga, dan penambahan tenor," kata Edy dalam webinar Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta dengan tema digitalisasi UMKM, Senin (10/5/2021).
Selain memberikan relaksasi, Bank DKI turut membantu pelaku UMKM bertahan dengan berbagai program digitalisasi. Bank DKI, ujar dia, membangun ekosistem finansial digital yang terpadu dengan konsep 3S, yaitu smart, simpel, dan secure.
Edy menyampaikan salah satu misi Bank DKI adalah mendukung pertumbuhan Jakarta melalui pengembangan UMKM serta kemudahan bertransaksi dan mewujudkan sistem transaksi nontunai. Menurutnya, Bank DKI fokus pada pengembangan pengusaha UMKM dan melakukan digitalisasi sampai ke level terkecil. Salah satu program yang dijalankan adalah penerapan digitalisasi terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki lima.
Baca Juga
"Seperti penawaran autodebet pembayaran iuran Kios sebagai permulaan, sehingga dapat diberikan penawaran kepesertaan jaminan ketenagakerjaan para pedagang. Sejumlah layanan digital yang ditawarkan misalnya membangun Agen Laku Pandai, pengelolaan keuangan, UMKM go digital, dan kartu pedagang," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kadin DKI Jakart Diana Dewi mengatakan, keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian. Dengan jumlahnya yang mencapai 64 juta, UMKM telah berkontribusi sebesar 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 96,99 persen tenaga kerja.
Meski demikian, dari sekian banyak UMKM tersebut, hanya ada sekitar 8 juta UMKM yang memiliki dan menggunakan platform digital. Akibatnya, tak sedikit UMKM yang harus tumbang akibat pandemi.
"Banyak UMKM TKO di ronde pertama pandemi. Dari pengamatan kami, beberapa UMKM yang dapat bertahan adalah yang mampu beradaptasi terhadap perubahan perilaku masyarakat dan dan memasuki ekosistem digital," ujar Diana Dewi.
Diana menyampaikan, dari total populasi Indonesia yang sebanyak 274,9 juta jiwa, ada sebanyak 226 juta jiwa yang merupakan pengguna internet di Indonesia dengan tingkat penetrasi internet mencapai 73,7 persen. Bukan itu saja, ada 93 persen masyarakat yang selalu mencari produk melalui mesin penelusur secara daring. Dengan potensi ini, dia yakin ekosistem digital Indonesia akan semakin berkembang dan dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian.
"Jadi, untuk membuat UMKM kita naik kelas, kita harus membimbigng mereka untuk go digital. Strategi ini juga paling mumpuni untuk membangkitkan kembali UMUM di masa pandemi dan mengembalikan UMKM sebagai tulang puggung perekonomian," katanya.
Kolaborasi
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Dinas KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, Pemprov DKI menjalankan program bernama digitalisasi Jakpreneur dan Dinas KPKP merupakan salah satu dari tujuh dinas pengampu Jakpreneur.
Jumlah Jakpreneur binaan Dinas DPKP mencapai 7.387 orang. Adapun pada tahun berjalan saat ini, jumlahnya sebanyak 3.171 orang. Elly menambahkan, Dinas KPKP juga membantu pelaku UMKM memperluas pasar. Salah satunya dilakukan dengan melakukan bazar daring yang digelar secara berkala.
"Pada kuartal I, sudah enam kali bazar online dilaksanakan. Adapun binaan yang sudah melakukan pemasaran online sebanyak 2.370 orang atau 40 persen dari total jumlah binaan," imbuhnya.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan DPRD DKI juga telah melakukan berbagai hal untuk membantu pengembangan UMKM DKI Jakarta. Salah satu program itu adalah Jakwifi. Selain itu, ada juga program Jakpreneur kolaboratif dengan menggandeng perusahaan swasta, startup dalam pengembangan ekonomi digital.
Kemudian, ada program bernama ‘Monas 25 Jakpreneur’ dan penyaluran kredit program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui rekening Bank DKI guna memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM sebagai tambahan modal kerja maupun investasi. Pada periode September 2020, terdapat 153 UMKM yang akan tergabung dalam proses pengajuan kredit modal kerja dengan total penyaluran dana sebesar Rp 38,8 miliar.
