Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Khusus Kawasan Berikat Nusantara (KBN) DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melengkapi dokumen-dokumen terkait persoalan internal PT KBN (Persero) ataupun kewilayahan Pelabuhan Marunda.
“Jadi langkah selanjutnya kita akan mengeluarkan rekomendasi yang saling menguntungkan dan tidak menghambat investasi,” kata Ketua Pansus KBN DPRD DKI Pandapotan Sinaga saat rapat kerja di DPRD DKI, Selasa (25/5/2021).
Pandapotan berpendapat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semestinya mendapatkan potensi pendapatan daerah dari Pelabuhan Marunda. Adapun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki saham sebesar 26,85 persen dan Pemerintah Pusat sebesar 73,15 persen di PT KBN.
Pansus meyakini dengan komposisi tersebut Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan pendapatan asli daerah yang menguntungkan dari operasional Pelabuhan Marunda.
“Kita mau mendorong KBN supaya hak-hak kita sebagai pemegang saham dan juga sebagai pemegang kewilayahan itu kita dapatkan karena ada hak kita disana yang perlu kita dapatkan,” kata dia.
Hanya saja, polemik atas pembangunan pelabuhan itu mencuat setelah PT KBN menciptakan PT Karya Cipta Nusantara (KCN), perusahaan hasil joint venture untuk melaksanakan pembangunan pelabuhan bersama PT Karya Teknik Utama (KTU).
Sebagaimana diketahui, PT KCN dan KBN saat ini tengah berseteru di ranah hukum setelah KBN sebagai salah satu pemegang saham KCN menggugat konsesi kepelabuhanan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada KCN. KBN mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putusan kasasi yang memenangkan KCN dan Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, Direktur Pengembangan PT KBN (Persero) Agus Hendardi mengaku bahwa pihaknya sejauh ini telah proaktif dalam menjaga iklim investasi, baik di internal maupun eksternal. Salah satunya dengan membuka komunikasi dengan PT KTU untuk kerja sama bussiness to bussiness (B2B) dengan menempatkan auditor.
“Yang kami tempatkan adalah KAP merupakan KAP-nya KBN dan sekarang menjadi auditornya KCN. Sehingga kami dapat melihat sejauh mana entitas bisnis ini berada, sejauh mana kenyataan operasional di lapangan, neraca dan laporan keuangannya,” tuturnya.
Jika itu dilakukan, lanjut Agus, maka dipastikan potensi neraca keuangan hingga saham PT KBN (Persero) yang dimiliki Pemprov DKI relatif stabil.
“Sehingga nanti bisa dikontrol bagaimana sahamnya kita perhitungkan kembali. Dan dari sisi pemegang sahamnya, kemudian BUMN dan juga Pemprov DKI,” kata dia.
