Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani usulan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gelaran balap mobil Formula E pada 2022 terus bertambah. Kini jumlahnya telah mencapai 13 orang.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengatakan partainya telah mengumpulkan tanda tangan lima anggotanya untuk mengajukan hak interpelasi tersebut.
Belakangan, Ima mengatakan pihaknya telah bersurat kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk membawa hak itu ke dalam rapat paripurna.
“Saya optimis ini akan berjalan dan didukung anggota dewan lainnya karena menyangkut uang rakyat yang tidak bisa dijelaskan secara terbuka oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Ima melalui instagram pribadinya yang dilihat Bisnis, Kamis (19/8/2021).
Malahan, Ima mengatakan, kerugian yang sudah diidentifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) atas gelaran balap mobil listrik itu mencapai Rp106 miliar.
“Kondisi masih pandemi, lebih baik digunakan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Terlebih dipaksakan penyelenggaraan Formula E di Juni 2022 yang menurut saya itu masih dalam masa pemulihan Covid-19,” kata dia.
Berdasarkan lampiran yang dibagikan oleh Ima, lima anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP yang telah satu suara untuk mengajukan hak interpelasi itu di antaranya Ima Mahdiah, Rasyidi, Wa Ode Herlina, Ong Yenny, dan Gilbert Simanjuntak.
Sebelumnya, seluruh anggota Fraksi PSI telah mengajukan hak interpelasi sejak Rabu (18/8). Mereka adalah Idris Ahmad, Justin Andrian Untayana, Anthony Winza Prabowo, August Hamonangan, William Aditya Sarana, Eneng Miliyanasari, Viani Limardi dan Anggara Wicitra.
Berdasarkan catatan Bisnis, beban fiskal penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E di DKI Jakarta disinyalir hampir mencapai Rp5 triliun untuk masa lima tahun kontrak.
Perhitungan itu diperoleh dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dan proposal Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tahun 2020.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini menutupi adanya beban biaya komitmen (commitment fee) dan bank garansi dengan peningkatan biaya 10 persen setiap tahunnya.
“Jadi kalau dikalkulasikan hanya untuk pembayaran comitment fee yang kita bayarkan untuk 5 tahun itu berarti sekitar Rp2 triliun uang yang dibayarkan untuk commitment fee. Itu di luar anggaran-anggaran yang sifatnya untuk pelaksanaan,” kata Anggara dalam konferensi pers daring, Kamis (12/8/2021).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan dana senilai 53 juta pounds atau setara Rp983,3 miliar untuk membayar commitment fee pada tahun 2019 sebesar 20 juta pounds atau Rp360 miliar, commitment fee tahun 2020 sebesar 11 juta pounds atau Rp200,310 miliar dan bank garansi senilai 22 juta pounds atau Rp423 miliar.
Selain dua jenis biaya itu, Jakpro sempat mengajukan perkiraan biaya pelaksanaan senilai Rp1,23 triliun kepada Formula E Operation (FEO) yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran itu berkaitan dengan biaya kontruksi, organisasi acara, administrasi, asuransi, pemasaran dan biaya-biaya lainnya.
Kebutuhan biaya penyelenggaraan itu, bakal dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PMD kepada Jakpro. Sampai dengan Desember 2019, Jakpro sudah mengeluarkan dana untuk kegiatan persiapan senilai Rp439,34 miliar.
Akhir tahun 2019, Jakpro menyusun proposal permohonan PMD Tahun Anggaran 2020 untuk menutupi biaya penyelenggaran Formula E senilai Rp767,4 miliar.
“Jadi kalau untuk beban fiskal kegiatan Formula E secara keseluruhan mungkin Rp4,8 sampai Rp5 triliun harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI dalam penyelenggaraannya,” kata Anggara.
