Bisnis.com, JAKARTA - Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta segera melakukan perombakan organisasi dalam waktu dekat.
Hal tersebut diminta sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keamanan, mengingat seringnya armada bus Transjakarta mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa waktu terakhir.
“Perlu dicatat atas banyaknya kejadian itu, maka harus ada perombakan organisasi,” ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz dalam keterangan resmi seperti dikutip Bisnis, Selasa (7/12/2021).
Aziz mengatakan agar dalam perombakan diadakan penambahan pegawai yang dapat bertanggungjawab atas keselamatan para penumpang sehingga manajemen tidak lagi saling tunjuk ketika terjadi insiden.
Dia berharap PT Transjakarta membuka secara transparan hasil audit Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam menangani kasus kecelakaan Bus TJ yang terjadi di PGC pada 2 Desember dan di Bundaran Senayan pada 3 Desember lalu.
“Tentunya nanti KNKT akan menghasilkan rekomendasi. Kami mendorong hasil rekomendasi itu harus segera diwujudkan dan diimplementasikan,” ucapnya.
Baca Juga
Apabila hasil dari audit terdapat kesalahan dari operator terkait dengan kualitas perekrutan orang ataupun kelayakan jalan Bus, maka Transjakarta dinilai wajib bertanggungjawab dan memberikan sanksi yang tegas.
Direktur Utama Transportasi Jakarta (Transjakarta) Mochammad Yana Aditya menjelaskan, pihaknya telah memberi sanksi kepada dua operator yang mengalami insiden kecelakaan lalu lintas, yakni memberhentikan izin untuk 229 bus terkait.
“Kami menggrounded Steady Safe, 119 unit. Penghentian pengoperasian sementara, karena kita ingin ada penyelidikan yang lebih jelas apakah ini kesalahan teknis atau human error. Kami juga menghentikan operasi 110 unit dari Mayasari dengan jenis yang sama, semua tindakan ini sesuai dengan kontrak,” ujarnya.
