Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

ERP Potensi Tambah Pendapatan Jakarta Lebih Dari Rp30 Miliar

ERP di Jakarta berpotensi meraup dana lebih dari Rp30 miliar per hari apabila resmi diterapkan.
Nabil Syarifudin Al Faruq
Nabil Syarifudin Al Faruq - Bisnis.com 16 Januari 2023  |  18:19 WIB
ERP Potensi Tambah Pendapatan Jakarta Lebih Dari Rp30 Miliar
Jalan berbayar (ERP) di Singapura - wikipedia
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Electronic road pricing (ERP) di Jakarta berpotensi meraup dana lebih dari Rp30 miliar per hari apabila resmi diterapkan. Sebagaimana diketahui kebijakan yang telah dicanangkan ini masih dalam tahapan FGD sampai saat ini.

Berdasarkan informasi yang beredar, tarif ERP berada dikisaran Rp5 ribu hingga Rp19 ribu. Banyak berbagai pihak yang menyebut penerapan kebijakan ini akan memberatkan masyarakat.

Di satu sisi, kebijakan ini disinyalir akan mengurangi kemacetan Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail mengatakan pihaknya akan mempertanyakan dasar tarif yang telah tersebar tersebut. Kalau tarif ini benar akan diterapkan maka ada potensi per hari bisa memperoleh dana sebesar Rp30 miliar hingga Rp60 miliar.

“Dilihat dari tarif tersebut, satu trip itu bisa Rp30 miliar, berarti dua kali sekitar Rp60 miliar. Artinya angka tersebut bukan jumlah yang sedikit, makanya harus dipastikan dengan angka tersebut dan potensi penerimaan sebesar itu ini haeus ditangani dan diterapkan denhan baik,” ujar Ismail usai rapat ERP di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1/2023).

Ismail menyampaikan nantinya dana yang diperoleh dari ERP akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan harus dipastikan dana yang terkumpul tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terutama dalam hal peningkatan pelayanan transportasi baik terhadap pengguna jalan, pengguna transportas, dan berbagai pihak.

“Jika ERP ini di terapkan, pemungutan terhadap jalan tersebut yang berhak untuk mendapatkan hasil nya itu kembali kepada masyarakat pengguna. Jadi, dana dari hasil berbayar ini harus dipastikan layanan untuk pengguna jalan itu semakin baik termasuk juga kepada pengguna kendaraan umum,” ujar Ismail.

Seiring dengan hal tersebut, dia menyampaikan pihaknya akan menyarankan untuk membentuk unit pengelola (UP) atau suatu perusahaan BUMD untuk mengelola pemasukan dari ERP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

erp Pemprov DKI dprd dki jalan berbayar
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top