Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berencana mengusulkan pemberian insentif terhadap pekerja lapangan, atau profesi rentan terkena paparan polutan seiring dengan kualitas udara Jakarta yang buruk.
Para pekerja lapangan yang diusulkan memperoleh bantuan tersebut adalah Polisi Lalu Lintas alias Polantas, petugas Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sehari-hari bekerja di jalan. Menurutnya, ketiga elemen tersebut berpotensi mengalami gangguan saluran pernapasan.
"Boleh sekarang sehat, tapi dalam jangka waktu panjang paparan polusi udara ini bisa bikin dia sakit. Ini yang mau kita usulkan di APBD 2024," jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Minggu (13/8/2023).
| Baca Juga : Kualitas Udara Memburuk, Pemprov DKI Jakarta Diminta Beri Insentif kepada Pekerja Rentan |
|---|
Menurutnya, tambahan penghasilan yang bisa dianggarkan dalam APBD 2024 nantinya dapat digunakan untuk menambah asupan makanan, vitamin, hingga obat-obatan para petugas di lapangan.
"Diharapkan dapat digunakan untuk menambah daya tahan tubuh supaya petugas-petugas kita tetap prima. Ya kita harus berusaha mencegah lah.”
Pras menambahkan, sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mereduksi tingkat polusi udara di Jakarta dengan berkomunikasi intensif dengan kepala daerah penyangga Ibukota, juga instansi terkait.
"Nanti kita tunggu hasilnya, kebijakannya seperti apa," tandasnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim kendaraan konvensional sebagai salah satu penyumbang polusi terbesar terhadap Udara Jakarta. Pemprov DKI pun menghimbau masyarakat untuk beralih ke kendaraan publik.
Dia mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh 50 persen penyumbang polusi udara Jakarta adalah kendaraan konvensional. Pemprov DKI tidak mampu jika harus bergerak sendiri untuk mengurangi tingkat polusi ini, sehingga harus dibantu oleh masyarakat.
“Kalau dihitung-hitung 50 persen penyumbang polusi dari transportasi, jadi kalau hanya DKI sendiri tidak kuat, DKI sekuat apapun polusi itu tetap ada kalau tidak bersama-sama,” ujar Heru di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri.
Dia melanjutkan, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mengurangi kualitas buruk udara Jakarta. Salah satunya adalah mengajak masyarakat untuk beralih ke transportasi modal umum, seperti kereta umum dan LRT.
“Gini, Konsep DKI sudah jelas, kami menggalakkan transportasi moda umum, kereta umum, LRT, dan lainnya. Namun, ini juga harus sama-sama dengan kebijakan pemerintah pusat untuk kebijakan mengatasi polusi udara,” jelasnya.
Tidak hanya menggalakkan transportasi umum, namun Pemprov DKI juga terus menambah ruang terbuka hijau, dan melakukan penanaman pohon di taman-taman Jakarta. Upaya ini dilakukan untuk membantu mengurangi kualitas buruk udara Jakarta.
“Kita tiap minggu ada penambahan ruang terbuka hijau, di setiap kelurahan menambah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang sekarang dirawat termasuk media tanam pohon,” jelasnya.
