Bisnis.com, JAKARTA — Dinas Bina Marga DKI Jakarta melakukan pengetatan pengawasan terhadap Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang sering kali dicuri plat besinya, sehingga mengganggu warga melintasi fasilitas tersebut.
Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas Kota (PSUK) Dinas Bina Marga DKI Jakarta Syamsul Bakhri mengatakan, pihak telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI untuk melakukan pengawasan tersebut.
Adapun untuk memperketa pengawasan, Dinas Bina Marga DKI juga akan memasang CCTV yang kerap menjadi sasaran aksi vandalisme dan pencurian.
"Kami akan memasang kamera pengawas untuk mencegah dan mengawasi JPO yang rawan aksi vandalisme,” ujar Syamsul dalam keterangan resmi, Minggu (13/8/2023).
Seperti diketahui, telah terjadi aksi pencurian plat besi dan railing JPO di Jalan Daan Mogot dan Warung Gantung Semanan, Jakarta Barat. Namun, Syamsul menyatakan bahwa pihaknya telah memperbaiki bagian JPO yang dicuri oleh pihak tidak bertanggung jawab.
"Perbaikan sudah rampung dan JPO sudah dapat difungsikan kembali oleh masyarakat," tegasnya.
Baca Juga
Dia menduga aksi pencurian tersebut berlangsung pada dinihari. Sebab, saat siang hari kondisi dua JPO ini ramai dilintasi masyarakat yang akan menggunakan bus Transjakarta.
Berdasarkan catatan, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana sempat menyatakan Dinas Bina Marga DKI tidak sepenuh hati dalam menjaga aset daerah seiring maraknya plat jembatan penyebrangan orang (JPO) yang hilang.
“Dinas-dinas ini memang dalam menjaga aset daerah itu tidak sepenuh hati. Kejadian ini sudah terjadi berulang kali, seharusnya mereka melakukan tindakan preventif,” ujar Justin kepada wartawan.
Adapun tindakan preventif yang bisa dilakukan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta salah satunya adalah memasang CCTV di lokasi-lokasi kejadian. Padahal, dinas ini memiliki anggaran sebesar Rp4 triliun setiap tahunnya, seharusnya dana ini bisa dimanfaatkan dengan baik.
Justin menambahkan, membuat JPO tidak mudah dan menggunakan uang pajak. Kalau tidak dijaga dengan baik maka Dinas Bina Marga tidak bisa bertanggung jawab untuk penggunaan anggarannya.
“Mestinya Bina Marga DKI mampu melakukan itu karena anggaran mereka besar. Mereka punya tenaga kontrak yang banyak, anggaran yang banyak. Saya kira untuk pemantauan Bina Marga mampu untuk melakukan itu,” jelasnya.
