Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik menilai selama 10 bulan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, kinerja Heru Budi Hartono belum maksimal. Pasalnya, program-program yang dibentuk belum berjalan optimal.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, salah satu kinerja Heru yang belum berjalan optimal antara lain penanganan banjir.
“Penanganan banjir baru sukses melakukan pembebasan sodetan Kali Ciliwung. Itu artinya penanganan banjir belum ada upaya, seperti sumur serapan dilanjutkan apa tidak, ternyata tidak dilanjutkan,” ujar Trubus kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).
Dia menilai Heru terlalu banyak membakar uang untuk penanganan sampah.
Seperti diketahui, proyek intermediate treatment facility (ITF) Sunter untuk mengolah sampah menjadi tenaga listrik telah diberhentikan dan sejauh ini belum ada kabar apakah proyek tersebut dilanjutkan atau tidak.
“Penanganan sampah kita masih menggantung, yang namanya Bantar Gebang. Jakarta membuat ITF sampai sekarang malah stop,” jelasnya.
Baca Juga
Program lainnya yang belum terselesaikan Menurut Trubus adalah terkait kemacatan, di mana sampai saat ini belum ada solusi. Menurut dia, seharusnya untuk Pj Gubernur DKI tetap melanjutkan rencana perubahan jam kerja dan penerapan electronic road pricing (ERP).
“ERP diterapkan, tapi nilainya tidak usah mahal-mahal, supaya masyarakat juga diedukasi nanti secara bertahap,” jelasnya.
Solusi lain yang bisa diterapkan menurut Trubus adalah terkait usia kendaraan. Seharusnya usia kendaraan di Jakarta dibatasi hanya 20 tahun untuk mengurangi tingkat kemacetan.
Hal lainnya yang bisa dilanjutkan adalah penerapan kebijakan ganjil genap. Kebijakan ini tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta saja, namun juga diterapkan di wilayah lain.
“Kebijakan ganjil genap tidak harus Jakarta, daerah tetangga juga ganjil genap, jadi koordinasikan itu dengan daerah tetangga jadi harus seperti itu. Jadi belum optimal, jadi hanya rutinitas saja,” jelasnya.
-10-nt-01_ekosistem_digital.jpg?w=300&h=221)
