Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya agar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mampu membiayai pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara.
Upaya tersebut dilakukan setelah DPRD DKI menolak rencana Pemprov DKI mengajukan permohonan pinjaman kepada BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp1 triliun.
“Ya berarti kan harus dari kemampuan keuangan sendiri toh? Yaudah kita upayakan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono di Balaikota Jakarta yang dikutip Selasa (22/8/2023).
Untuk mendukung upaya tersebut, Sekda DKI juga berencana menjadikan pembangunan RDF Plant di Rorotan menjadi program prioritas.
“Paling program-program yang tidak prioritas itu kita geser,” jelasnya.
Untuk itu, Pemprov akan menyisir program-program yang pengerjaannya bisa ditunda sehingga anggarannya bisa dialihkan untuk pembangunan RDF.
Baca Juga
Sebelumnya, dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi telah memutuskan untuk tidak meminjam uang lagi dari PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membangun RDF Plant.
“Kalau pinjam bebannya bukan di kita lagi, rakyat bakal kena lagi, nah maksimalkan saja dari uang yang tidak prioritas, keluarkan saja pakai itu,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, salah satu anggaran yang bisa digunakan untuk membangun RDF adalah dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Prasetyo menilai program tersebut tak sepenuhnya tepat sasaran karena banyak orang Jakarta yang tidak berhak mendapatkannya.
“Salah satunya berkaitan dengan KJP karena larinya ke produk bansos dan sebagainya. Ini kan banyak orang di Jakarta yang tidak berhak mendapatkan, malah mendapatkan juga bantuan-bantuan sosial itu,” jelasnya.
