Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pembentukan panitia khusus (pansus) pendataan aset DKI oleh DPRD DKI disambut baik oleh Pemprov DKI asalkan tak ada campur tangan banyak kepentingan dan harus memihak Pemda DKI.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sudah mendengar rencana penyusunan pansus tersebut. Dia berharap penyusunan tersebut harua fair.
"Silahkan saja, asalkan tidak didompleng dengan kepentingan-kepentingan lain," ujar Heru di Gedung G, Balai Kota, Jumat (19/6/2015).
Heru menyatakan seperti kasus Taman BMW dia meminta DPRD DKI bisa meneliti sendiri.
Dia hanya menegaskan bahwa DPRD DKI perlu objektif dan mengutamakan pembangunan DKI. Heru mengingatkan penanganan aset tak bisa diselesaikan dalam satu hari
"Yang namanya pansus harus membela Pemda DKI, jadi silahkan saja asalkan jelas ada penelusuran sejarahnya, karena itu mengurusi aset tidak mungkin hanya satu hari atau satu bulan," jelasnya.
Heru mengaku pansus harus memiliki standar yang jelas dalam pelaksanaan tugasnya.
"Jadi harus jelas apa yang mau dipansuskan? Aset yang mana? Saya saja paparan aset secara sepihak sebulan tidak selesai, tidak sanggup saya," tuturnya.
