Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja menegaskan bahwa penertiban Kawasan Kalijodo bukan sekedar menghapus prostitusi, tetapi lebih mengambil kembali lahan negara dan memfungsikan sesuai peruntukan yang seharusnya sebagai jalur hijau.
"Bagi saya, Kalijodo bukan urusan prostitusi," ujarnya, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Menurut Ahok kalau hanya soal menyelesaikan prostitusi, cukup menutup tempat hiburan malamnya saja, seperti yang dilakukan di Dolly, tanpa perlu merubuhkan bangunannya.
Dolly merupakan salah satu lokalisasi tersohor yang ada di Surabaya, yang beberapa waktu lalu ditertibkan oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.
Namun demikian, pasca penertiban lokalisasi itu hingga sekarang ini, diyakini masih terdapat geliat prostitusi di lokasi tersebut.
"Kalau soal prostitusi, ya cuma menutup tempat clubnya, kafenya, seperti yang dilakukan di Dolly. Tapi sekarang di Surabaya masih ada ga prostitusi? Banyak. Jadi bukan itu masalahnya," ujarnya.
Menurutnya persoalan utamanya adalah ada lahan negara yang peruntukannya jalur hijau, tapi diduduki oleh oknum masyarakat secara ilegal, dan hendak diambil kembali oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Bagi saya adalah bagaimana tanah negara yang peruntukkannya untuk hijau, kita harus ambil kembali. Soal di dalamnya ada prostitusi, itu urusan kedua," ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Ahok tidak setuju jika banyak orang mengatakan hanya tutup prostitusi saja. "Maunya saya diratakan. Ada prostitusi, enggak ada prostitusi, itu tanah negara, saya ingin ambil kembali," terangnya.
