Politisi NasDem Minta Anies-Sandi Tak ‘Baper’

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi akhirnya menerima Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI tahun anggaran 2017.
JIBI | 24 Juli 2018 13:12 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno seusai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/11). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi akhirnya menerima Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI tahun anggaran 2017.

LKPJ itu diterima setelah melakukan rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (23/7/2018).

Sebelumnya, Prasetyo sempat menolak laporan, karena persoalan besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di APBD DKI 2017 senilai Rp 13,16 triliun.

Walau menerima LKPJ, Prasetyo dan beberapa anggota dewan memberi catatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno beserta jajaran SKPD.

Prasetyo minta SKPD lebih serius mengurus lelang. Pasalnya, sebanyak 41 program gagal lelang hingga berpengaruh pada rendahnya serapan anggaran. Selain itu, menurut Prasetio, rendahnya serapan disebabkan karena beberapa dinas masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas atau Plt.

Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus, meminta Anies-Sandi tidak "baper" atas alotnya pembahasan anggaran bersama DPRD. Beberapa waktu lalu, Anies memang sempat menyatakan adanya nuansa politis dalam pengesahan LKPJ.

"Untuk permakluman bagi kita semua, forum ini forum politik, pembahasan anggaran ini forum politik, jangan lagi ada seakan-akan menuduh dewan sedang melakukan politisasi," kata Bestari.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Gembong Warsono menyayangkan kotrakdisi sikap antara pengajuan anggaran dan realisasi. Saat pengajuan, ujar Gembong, SKPD begitu ngotot, sedangkan realisasinya justru rendah. Gembong mengingatkan agar rendahnya serapan anggaran tahun 2017 jangan terulang kembali.

"Kalau ini dianggap remeh, jangan-jangan tahun depan silpa kita tiga kali lipat dari ini," ujar Gembong prihatin.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdurrahman Suhaimi menyatakan, kegagalan lelang merupakan cermin lemahnya perencanaan (di APBD).

Dia minta Pemprov DKI lebih teliti melakukan verifikasi data peserta lelang.

"Sudah menang tapi gak bisa dijalankan, gak ada alamat. Harus di cek betul itu. Jadi gak ada gagal dengan alasan itu," kata Suhaimi.

 

Sumber : Tempo

Tag : anies-sandi
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top