Bisnis.com, JAKARTA – Hingga saat ini tipping fee atau biaya pengolahan sampah yang harus dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta masih dikaji oleh konsultan internasional yang ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta, Delloite.
“Angka itu akan kami sandarkan dengan studi yang kredibel. Kita enggak berani ngomong ini itu kalau enggak ada standarnya,” ujar Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Andono Warih, Kamis (27/6/2019).
Kasubdit Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas LH Fahmi Hermawan mengatakan bahwa PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sempat mengusulkan tipping fee sekitar Rp600.000 per ton.
Hal tersebut berlandaskan kepada hasil analisis sementara yang dilakukan oleh PT Jakpro.
Meski demikian, angka final dari tipping fee yang haru dibayarkan bakal mengacu pada hasil kajian konsultan yang ditargetkan selesai pada Juli 2019.
Project Director ITF, PT Jakpro Aditya B. Laksana mengatakan setiap ton sampah yang diolah oleh ITF Sunter yang merupakan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) akan memperoleh tipping fee.
Baca Juga
Dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam menanggung biaya tipping fee, pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 35/2018 dapat memberikan bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) paling tinggi Rp.500.000 per ton sampah.
Proyek ITF memerlukan pendanaan sebesar US$250 juta dan dikerjakan bersama dengan Fortum, perusahaan yang bergerak dibidang solusi perkotaan dan energi bersih dari Finlandia.
ITF Sunter mampu mengolah sampah sebanyak 2200 ton per hari atau 726.000 ton setiap tahunnya dan mampu menghasilkan listrik rata-rata sebesar 35 MW per jam atau 280.000 MW per tahun.
Untuk melaksanakan proyek tersebut, PT Jakpro bersama dengan Fortum telah membentuk PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) selaku anak usaha untuk membangun dan mengelola ITF tersebut. Proyek ini ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2022 dan dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2022.
Catatan redaksi: Sebelumnya tulisan ini memuat kalimat “Project Director ITF Sunter PT Jakpro Aditya B. Laksana mengatakan tipping fee yang dikenakan untuk setiap ton sampah yang diolah oleh ITF Sunter yang merupakan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) tergantung pada kemampuan dari masing-masing pemerintah daerah,” diubah menjadi “Project Director ITF, PT Jakpro Aditya B. Laksana mengatakan setiap ton sampah yang diolah oleh ITF Sunter yang merupakan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) akan memperoleh tipping fee.”
Kalimat awal menimbulkan interpretasi bahwa ITF Sunter nantinya akan menampung sampah dari luar Jakarta dan hal tersebut tidak tepat.
Sebelumnya tulisan ini juga memuat kalimat “Proyek ini ditargetkan selesai pada Maret 2022.” Kalimat tersebut diubah menjadi “Proyek ini ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2022 dan dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2022.”
Kesalahan tenggat waktu proyek yaitu pada Maret 2022 adalah karena adanya kesalahan data yang dipaparkan oleh PT Jakpro pada 28 Mei 2018 lalu dan dirujuk oleh penulis untuk penulisan berita ini.
