Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengkritik kinerja Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait anggaran pembangunan jalur sepeda sebesar Rp73 miliar.
Anggaran tersebut telah dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Menurutnya, Dinas Perhubungan DKI seharusnya fokus mengurangi kemacetan sebelum memutuskan membangun jalur sepeda di ruas-ruas jalanan ibu kota.
"Anggaran jalur sepeda sampai Rp73 miliar kegedean tuh. Enggak tahu [Dishub DKI] mikir perencanaan anggaran gimana," ujarnya ketika dikonfirmasi, Selasa (29/10/2019).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai keberadaan sepeda memang dapat mengurangi polusi udara di Jakarta.
Meski demikian, dia mengingatkan Dishub DKI seharusnya fokus mengatasi kemacetan dan meningkatkan jumlah penumpang kendaraan umum sebelum membangun jalur sepeda.
Baca Juga
Dia mencontohkan kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman, khususnya kawasan Tosari sudah sangat parah. Bahkan, lanjutnya, antrean kendaraan saat pagi dan sore mengular hingga Semanggi.
Menurutnya, pembangunan jalur sepeda yang berada di jalan arteri atau yang memiliki ruas jalan lebar tidak menjadi masalah. Namun, jalur sepeda dan trotoar tidak bisa diterapkan di seluruh ruas jalan di ibu kota.
Terkait anggaran, Pras yakin anggota dewan yang bertugas di Komisi B tidak serta-merta memotong atau mencoret tanpa alasan jelas. Itu sebabnya Dishub DKI harus bisa memaparkan grand design jalur sepeda agar bisa disepakati oleh DPRD DKI.
"Kalau jalannya lebar seperti Sudirman-Thamrin enggak apa-apa. Lha, kalau kecil seperti Kemang dan Cikini ya malah bikin macet dimana-dimana. Dishub DKI harus mikir ulang dong, gimana sih ini perencanannya?" Ucap Pras.
Seperti diketahui, Dishub DKI melaksanakan rapat perdana pembahasan KUA-PPAS 2020 dengan Komisi B. Salah satu anggaran yang diperdebatkan yaitu soal melonjaknya alokasi dana untuk pembangunan jalur sepeda dari Rp6 miliar menjadi Rp73 miliar.
