Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku masih memprioritaskan integrasi transportasi yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) miliknya terlebih dahulu, di tengah tekanan integrasi dengan transportasi kelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait sinergi antara transportasi milik BUMN dengan BUMD di DKI Jakarta.
Pembicaraan berfokus pada transportasi basisnya dijalankan oleh BUMN skala nasional seperti Kereta Rel Listrik atau Lintas Rel Terpadu Jabodetabek, harus bisa terintegrasi bukan hanya secara fisik, namun juga integrasi tiket dan pembayaran dengan transportasi kelolaan BUMD seperti Moda Raya Terpadu, Lintas Rel Terpadu Jakarta, dan Transjakarta.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan bahwa integrasi tiket dan fisik terkait transportasi kelolaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta terus berjalan lewat program Jak Lingko.
"Jadi kalau kartu Jak Lingko sudah bisa untuk Bus Rapid Transit [BRT] Transjakarta, MRT, LRT, dan angkutan bus feeder atau pengumpan yang telah bekerjasama dengan Transjakarta," ujarnya selepas menghadiri acara di DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10).
Kini, pekerjaan rumah yang belum tercapai tinggal integrasi tarif. Syafrin sebelumnya menjelaskan bahwa pelaksanaan integrasi tarif dengan electronic fare collection (EFC) akan terbantu dengan adanya holding BUMD operator transportasi milik Pemprov DKI Jakarta.
Namun, Syafrin menegaskan bahwa fokus pihaknya terkait integrasi tarif dalam waktu dekat, masih berada di tataran integrasi tarif antara Transjakarta dan angkutan reguler. Syafrin mengklaim integrasi tarif antara Transjakarta dan angkutan reguler terbilang sukses diterapkan lewat skema buy service besutan pemprov DKI Jakarta.
Sementara itu, terkait dengan integrasi transportasi kelolaan BUMN, Syafrin berpendapat ide agar area Jak Lingko diperluas untuk mengakomodir transportasi yang dikelola pusat, secara teknis bisa dilakukan. Asalkan ada sinergi empat unsur yang duduk bersama, yakni pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN dan BUMD Pemprov DKI Jakarta.
Di tempat terpisah, Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Riyadi optimistis bahwa rencana integrasi BUMD operator transportasi lewat pembentukan holding, yakni PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta bisa terwujud pada 2020.
"Masih kita kaji terus. Tapi namanya rencana, ya kita harapkan [tahun depan] terwujud [holding BUMD operator transportasi]," ungkap Riyadi kepada Bisnis, Rabu (30/10).
Riyadi menjelaskan bahwa holding BUMD transportasi ini diprioritaskan, sebab telah memiliki dasar hukum kuat, yaitu Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Daerah No 5/2014 tentang Transportasi.
Selain itu, ada pula tuntutan janji politik program Jak Lingko besutan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni satu karcis dan tarif untuk segala transportasi massal.
Baca Juga
Selain itu, ada pula amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta di mana pemprov akan membentuk perusahaan induk BUMD secara sektoral.
"Memang salah satunya tuntutan integrasi [transportasi massal] itu, teknisnya ada di Dishub dan para operator. Kalau BUMD yang lain dulunya memang direncanakan [holding tiap sektor], tapi membentuk holding itu kan butuh biaya yang tidak murah," tambahnya.
