Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kejar Pemasukan, Pemprov DKI Ajukan Revisi Aturan Retribusi

Sepanjang tahun lalu, dari target retribusi DKI Jakarta senilai Rp710,1 miliar hanya teralisasi Rp587,9 miliar.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 04 Maret 2020  |  18:37 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab pertanyaan wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Kamis (27/2/2020). JIBI - Bisnis/Aziz Rahardyan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab pertanyaan wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Kamis (27/2/2020). JIBI - Bisnis/Aziz Rahardyan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengajukan revisi regulasi terkait Retribusi Daerah ke DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap revisi Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) No 3/2012 tentang Retribusi Daerah ini mampu mengoptimalkan penerimaan dari retribusi daerah 2020.

Selain itu, Perda ini juga berguna untuk memberikan kepastian hukum atas penghapusan retribusi pada tempat-tempat yang tidak maksimal karena sudah ditiadakan akibat kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

"Serta menaikan tarif retribusi pada penggunaan fasilitas tertentu karena adanya potensi pendapatan retribusi daerah," jelas Anies dalam pemaparannya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Sekadar informasi, pendapatan asli daerah (PAD) sektor retribusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2019 memang tampak tidak optimal.

Menurut catatan Bisnis, target retribusi senilai Rp710,1 miliar hanya teralisasi Rp587,9 miliar, dengan rincian retribusi Jasa Umum Rp132,7 miliar, retribusi jasa usaha Rp178,9 miliar, dan retribusi perizinan tertentu Rp276,2 miliar.

Oleh sebab itu, Anies menyebut regulasi ini berguna untuk mengoptimalkan penyesuaian tarif untuk jenis layanan tertentu karena sejak 2012 belum ada perubahan apabila dibandingkan dengan daerah penyangga dan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, revisi Perda ini juga upaya sinkronisasi dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, yang berpengaruh terhadap beberapa jenis pungutan retribusi daerah dan perkembangan perekonomian saat ini tarif retribusi daerah terbilang rendah.

Terdapat 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan revisi pungutan retribusi daerah sesuai bidangnya masing-masing.
 
Perubahan yang diajukan para SKPD akan meliputi penyesuaian tarif, penurunan tarif, penghapusan jenis retribusi, atau pengusulan jenis retribusi baru.

Menurut catatan Bisnis, Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini hanya menargetkan perolehan PAD sektor retribusi senilai Rp679 miliar atau turun dari tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan beberapa aspek, misalnya penutupan sementara tempat seperti Taman Ismail Marzuki atau kawasan kios karena renovasi, turunnya pelanggaran parkir tepi jalan, pembebasan sarana pemakaian olah raga, penurunan penumpang di terminal, dan penurunan wajib retribusi pengurusan perizinan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta retribusi Pemprov DKI pajak daerah
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top