Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Politik Ujang Komarudin mengomentari evaluasi kinerja Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017-2022. Dia mengungkap prestasi dan kekurangan pada masa pemerintahan eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Anies diketahui akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober mendatang.
Menurut Ujang kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah pastinya menimbulkan pro dan kontra. Namun, keberhasilan kepala daerah dalam memimpin dapat diukur.
"Standarnya kita bisa menilai dari janji-jani kampanye dulu ketika Anies menjadi calon gubernur saat itu. Tinggal dilihat mana janji yang terealisasikan mana yang tidak. Lalu mana yang memuaskan rakyat atau tidak dan prestasinya selama lima tahun seperti apa," kata Ujang kepada Bisnis, Jumat (2/9/2022).
Dia menilai bahwa kinerja Anies cukup mumpuni dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin DKI sebelumnya.
"Saya melihat dibandingkan dengan gubernur lain Anies banyak mendapatkan penghargaan di dalam dan luar negeri. Ini bisa dinilai secara objektif," ujarnya.
Baca Juga
Di bawah kepemimpinan Anies, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diketahui berhasil meraih penghargaan Sustainable Transport Award (STA) pada 2021.
Penghargaan tersebut dicapai atas program integrasi antarmoda transportasi publik yang terus dikembangkan.
Selain itu, Pemprov DKI juga mendapatkan penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Award pada 2021 dan meraih lima penghargaan dalam ajang Top Digital Awards 2021.
Anies juga masuk dalam jajaran pahlawan transportasi dunia pada 2021 atau 21 Heroes 2021. Penghargaan tersebut diberikan oleh Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI).
Kendati demikian, Ujang juga melihat ada beberapa kekurangan dalam kepemimpinan Anies. Seperti halnya masalah banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah.
"Masalah banjir itu menjadi persoalan hingga saat ini yang belum tuntas. Rumah DP Rp0 persen juga dianggap sebagian lawan politik Anies itu tidak sesuai," katanya.
Diketahui, program hunian dengan uang muka atau down payment (DP) Rp0 yang diusung Anies berubah. Dia menaikkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat program.
Adapun penghasilan tertinggi yang dapat mengikuti program tersebut yakni Rp14,8 juta yang semula Rp7 juta.
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Pergub tersebut ditetapkan pada 11 Februari 2020 atau tiga pekan sebelum pemerintah mengidentikasi kasus pertama Covid-19 di Tanah Air. Latar belakang dikeluarkannya Pergub Nomor 104 Tahun 2020 itu karena tingkat hunian program Rumah DP 0 Rupiah relatif masih rendah.
"Itu mungkin yang banyak menjadi kritikan publik. Selain itu kemacetan juga masih terjadi. Selain itu perubahan nama jalan juga menimbulkan pro dan kontra," katanya.
Ujang pun mengatakan bahwa kekurangan sudah sepatutnya dievaluasi. Namun tidak juga merupakan prestasi yang ditorehkan oleh kepala daerah selama memimpin.
"Yang tidak bagus kita evaluasi yang bagus patut diapresiasi agar terbiasa menilai seseorang dengan objektif. Tentu siapapun tidak ada yang sempurna pasti ada baik dan buruknya ada yang memuaskan ada yang tidak," pungkasnya.
