Bisnis.com, JAKARTA–Lelang proyek electronic road pricing (ERP) di ring 3, yaitu wilayah perbatasan DKI Jakarta dengan wilayah penyangga, akan tetap dilaksanakan meskipun lelang proyek ERP oleh Pemprov DKI Jakarta sedang mengalami hambatan.
Salah satu peserta lelang proyek ERP yaitu Q-Free mengundurkan diri karena tidak adanya kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta terkait proses lelang tersebut.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) Bambang Prihartono menerangkan pihaknya sekarang sedang melaksanakan finalisasi masterplan dan ERP di ring 3 pun ditargetkan akan beroperasi pada akhir 2019.
ERP perlu segera dioperasikan karena kebijakan ganjil genap hanyalah kebijakan antara yang hanya mampu bertahan selama setahun.
"Memang di pergub baru ganjil genap menjadi permanen, tetapi pengalaman kita itu ganjil genap cuma bisa bertahan setahun karena sudah mulai macet lagi. Perlu ada kebijakan baru," kata Bambang kepada Bisnis pada Minggu (13/1/2019)
Bambang pun menerangkan bahwa proses lelang ERP di ring 3 akan terbuka dan merupakan lelang yang terpisah dengan yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Bambang pun melanjutkan bahwa masterplan yang sedang disusun oleh pihaknya adalah untuk menentukan ruas-ruas mana saja yang efektif diterapkan ERP dan juga menentukan tahapan proyek ERP karena tidak mungkin ERP dilaksanakan seluruhnya secara sekaligus.
Bagian dari masterplan yang tidak kalah penting adalah terkait teknologi yang digunakan. Bambang menerangkan bahwa teknologi yang digunakan garus terintegrasi dengan teknologi ERP yang digunakan oleh Pemprov DKI dan nantinya akan dicari teknologi apa yang lebih efisien dan memiliki dampak luas.
Seperti diketahui, setelah mundurnya Q-Free dari lelang proyek ERP Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Jumat (11/1/2019) mengatakan ERP bukanlah program prioritas dan pihaknya lebih mengutamakan kebijakan atas transportasi umum.
Menanggapi hal tersebut, Bambang menerangkan bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena apabila merujuk pada skema push and pull, diperlukan suatu kebijakan yang mampu mendorong masyarakat bergeser ke transportasi umum dan salah satunya adalah ERP.
Bambang juga menambahkan bahwa ERP tidak akan maksimal apabila ERP hanya diselenggarakan di kawasan perbatasan dan tidak dibarengi oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Mungkin sementara ERP di Pemprov DKI Jakarta belum selesai maka bisa melakukan push dalam bentuk lain seperti pengetatan parkir," kata Bambang.
